Fokus Pangan dan Energi, Agenda Pembangunan Prabowo Disebut Beda dengan Jokowi
Presiden Prabowo Subianto dianggap punya agenda politik berbeda meskipun sering mengampanyekan diri sebagai penerus kebijakan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya mengatakan Prabowo punya pandangan yang berbeda dengan Jokowi dalam aspek prioritas pembangunan negara.
Menurut Yunarto, Prabowo lebih menekankan aspek ketahanan pangan dan energi sebagai pondasi utama pembangunan nasional. Hal ini disebutnye berbeda dengan Jokowi yang lebih mengedepankan pengadaan infrastruktur sebagai modal mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
"Jika bicara kebijakan prioritas, Prabowo bukan Jokowi," kata Yunarto saat menjadi pembicara diskusi bertajuk 'Seizing Economic Opportunities in the New Leadership Era' di Park Hyatt Jakarta pada Senin (18/11).
Yunarto mengatakan, Prabowo mengerek porsi anggaran untuk kebutuhan pertahanan maupun pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista). Kenaikan dana pertahanan ini didasari oleh keyakinan Prabowo untuk mengamankan rencana ketahanan pangan dan energi domestik.
"Kalau urusan energi dan pangan, pasti ada negara super power yang tidak senang. Peningkatan alutsista agar negara punya posisi tawar," kata Yunarto.
Pagu anggaran untuk sektor pertahanan pada 2025 naik menjadi Rp 165,16 triliun. Adapun rincian pagu anggaran itu yakni untuk Kementerian Pertahanan Rp 53,95 triliun, Mabes TNI Rp 11,17 triliun, dan TNI AD Rp 57 triliun. Selanjutnya TNI AL Rp 24,75 triliun dan TNI AU mendapat Rp 18,28 triliun.
Di sisi lain, alokasi anggaran infrastruktur pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto sejumlah Rp 400,3 triliun di 2025. Nilai itu turun 5,29% dari anggaran pemerintahan Jokowi sebesar Rp 422,7 triliun di 2024.
Menurut Yunarto, Prabowo cenderung lebih mengutamakan program atau kebijakan yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat seperti makan bergizi gratis. Dia memperkirakan, Prabowo bakal mengurangi pembangunan infrastruktur khususnya pada sektor karya seperti jalan tol, pelabuhan maupun bandara.
"Upaya keberlanjutan ini ada paradigma yang berbeda. Pengadaan infrastrtukrut tidak perlu ke sektor karya karena dalam sepuluh tahun membebani APBN," kata Yunarto.
Di kesempatan yang sama, pasar menilai Prabowo punya pekerjaan rumah untuk memacu pertumbuhan ekonomi. CEO PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen, Lilis Setiadi mengatakan target pertumbuhan 8% sulit tercapai tahun depan.
"Pak Prabowo menyampaikan, (pertumbuhan) PDB itu akan sangat maju dalam 3 hingga lima tahun ke depan," katanya.