Prabowo: Makan Gratis Bisa Genjot Peredaran Uang di Desa Hingga Rp 8 M per Tahun
Presiden Prabowo Subianto menyatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis dapat meningkatkan peredaran uang di desa senilai Rp 8 miliar per tahun. Prabowo juga berharap program tersebut bisa mengubah arus uang yang selama ini terkonsentrasi di Jakarta.
"Kita balik uang itu untuk turun ke desa dan daerah," kata Prabowo saat menyampaikan sambutan pembuka penyerahan DIPA dan daftar alokasi transfer ke daerah (TKD) tahun anggaran 2025 di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (10/12).
Prabowo mengklaim program makan gratis merupakan proyek strategis untuk memberdayakan ekonomi lokal dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. "Puluhan triliun akan beredar di daerah," ujarnya.
Ketua Umum Partai Gerindra ini mengatakan alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 berorientasi kepada sektor pendidikan dan kesehatan.
"Langkah-langkah menuju kebangkitan ekonomi melalui hilirisasi. Tapi di ujung, pendidikan dan kesehatan yang akan membawa kita keluar dari kemiskinan," kata Prabowo.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan anggaran belanja kesehatan dan pendidikan tahun 2025 masing-masing mencapai Rp 218,5 triliun dan Rp 724,4 triliun. Pemerintah juga menganggarkan dana Rp 71 triliun untuk program makan gratis.
"Program makan bergizi disertai dengan dana desa yang sebesar Rp 70 triliun akan menggerakkan desa serta meningkatkan volume uang," kata Sri Mulyani saat menyampaikan keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (10/12).
Prabowo telah menetapkan alokasi anggaran program makan bergizi gratis untuk anak sekolah dan ibu hamil senilai Rp 10 ribu per porsi. Prabowo menilai, penetapan dana itu dirasa cukup untuk menyediakan makan gratis layak di daerah.
Adapun program makan bergizi gratis akan mulai berjalan pada 2 Januari 2025 dengan target sasaran 19,47 juta orang hingga akhir tahun depan. Program ini bakal menyasar kepada anak-anak dan ibu hamil dengan total anggaran untuk program makan bergizi gratis sejumlah Rp 71 triliun.