Bahlil Enggan Tanggapi Kisruh Ketum PMI antara JK dengan Agung Laksono

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia enggan mengomentari konflik antara dua senior partai beringin yakni Jusuf Kalla dan Agung Laksono yang  memperebutkan kursi Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI).

Saat ditanya awak media, Bahlil, yang juga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kabinet Merah Putih itu irit menjawab soal konflik dua seniornya di partai berlambang pohon beringin itu.

"No comment," kata Bahlil singkat, usai berpidato dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPR RI dan DPRD Fraksi Partai Golkar (FPG) Periode 2024-2029 Seluruh Indonesia di Jakarta, Rabu (11/12).

Jusuf Kalla, Wakil Presiden 2004-2009 dan 2014-2019, yang baru saja terpilih kembali secara aklamasi sebagai Ketua Umum PMI periode 2024-2029 digoyang Agung yang membuat Musyawarah Nasional (Munas) tandingan PMI. JK menganggap manuver Agung ilegal dan melaporkan juniornya di Partai Golkar itu ke kepolisian.

"Itu pengkhianatan. Kedua, itu kebiasaan Pak Agung Laksono, dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro. Itu memang hobinya, tapi harus kita lawan," kata JK dalam keterangannya pada Senin (9/12).

Namun, Agung Laksono tak mempermasalahkan rencana JK untuk melaporkan dirinya ke penegak hukum. Menurutnya, ia tak melanggar ketentuan pidana.

"Ini kan bukan masalah perkara kriminal atau pidana, melainkan masalah yang berhubungan dengan organisasi," kata Agung di Jakarta, Senin (9/12) dikutip dari Antara.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan belum menerima dokumen struktur kepengurusan PMI, baik dari kubu Agung Laksono maupun dari kubu JK. Ia juga berjanji akan melakukan mediasi kepada Kalla dan Agung.

"Terutama terkait dengan perkumpulan, badan usaha dan organisasi profesi. Semua dilakukan dengan proses mediasi," kata Supratman di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (10/12).