Karyawan Sritex Dikabarkan Mulai Tak Bekerja, Prabowo Diminta Kawal Penyelamatan

sritex.co.id
Seorang pekerja menjahit pakaian militer di pabrik Sritex.
Penulis: Yuliawati
26/12/2024, 11.21 WIB

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta Presiden Prabowo Subianto ikut mengawal langsung langkah pemerintah untuk menyelamatkan para karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex). Saleh mendorong pemerintah melakukan segala upaya untuk menyelamatkan para karyawan yang berjumlah lebih dari 50.000 orang.

Bahkan, Saleh mendapat kabar sebagian karyawan Sritex mulai tak bekerja. "Sayup-sayup saya mendengar sudah ada karyawan yang tidak bekerja. Bahan baku habis. Mau tidak mau, banyak yang sudah dirumahkan. Ini tidak boleh terjadi," kata Saleh dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (26/12).

Presiden Prabowo dianggap perlu langsung mengawal penyelamatan Sritex. "Karena persoalan ini besar, pengaruh presiden sangat diperlukan," kata dia.

Saleh menyatakan presiden bisa menugaskan beberapa orang anggota kabinet untuk menjaga dan menata agar Sritex beroperasi. "Dengan begitu, tidak perlu ada yang di PHK atau dirumahkan," kata Saleh.

Sritex berstatus pailit setelah Mahkamah Agung (MA) menolak Peninjauan Kembali (PK) sehingga oleh Sritex. Sehingga, Sritex masih berstatus pailit hingga saat ini sesuai dengan keputusan dari Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

"Industri tekstil kita sedang berduka. Upaya kasasi yang diajukan oleh PT Sritex ternyata ditolak MA. Itu artinya, PT Sritex tetap dinyatakan pailit," kata dia.

Dia menyatakan status kepailitan Sritex bakal berdampak luas terhadap sistem produksi dan distribusi. "Para pekerja bisa saja terancam tidak bisa bekerja. Ada banyak yang khawatir akan terjadi PHK besar-besaran," kata Saleh.

Pemerintah pun telah berjanji bakal menyelamatkan Sritex. Dalam rapat dengan Komisi VII DPR sebelum putusan MA, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menjanjikan bahwa para karyawan PT Sritex akan dijaga dan diselamatkan, tidak boleh ada yang di-PHK maupun kehilangan pekerjaan.

"Ketika itu beliau menyebut bahwa apa pun putusan MA, pemerintah akan mengupayakan agar tidak ada PHK," kata dia.

Reporter: Antara