PDIP Sebut Usul DPD Soal Zakat untuk Makan Bergizi Gratis Perlu Dikonsultasikan
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamuddin mengusulkan agar dana zakat dipergunakan untuk keperluan program makan bergizi gratis. Menanggapi usulan itu, juru bicara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Mohamad Guntur Romli mengatakan perlunya konsultasi terlebih dahulu dengan para ahli agama berkaitan dengan usulan itu.
"Dikonsultasikan dulu pada ahli agama, juga dilihat dari skala prioritas karena terkait dengan kedaruratan," kata Guntur saat dihubungi, Rabu (15/1).
Guntur mengatakan, perlunya kehati-hatian bila berkaitan dengan zakat karena ada penerima zakat yang telah ditentukan. Ia pun mengingatkan agar program makan bergizi gratis tak mengambil hak dari mustahik atau penerima zakat.
"Jangan sampai mengambil hak-hak, karena akan jatuh pada kezaliman. Selama ini zakat disalurkan untuk pihak-pihak yg benar-benar membutuhkan (darurat): fakir-miskin," kata dia.
Sebelumnya, Sultan mengatakan dana zakat bisa menjadi opsi karena anggaran negara tak sepenuhnya cukup untuk program tersebut. Selain itu, Sultan menilai jati diri masyarakat Indonesia adalah gotong royong. Oleh sebab itu, ia mengatakan dana zakat bisa diarahkan untuk program makan bergizi gratis.
"Saya melihat, DNA dari masyarakat Indonesia itu akan dermawan, gotong royong. Kenapa justru kita tidak manfaatkan juga," kata Sultan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).
Berdasarkan pemahamannya itu, maka tercetuslah usulan untuk menjadjkan dana zakat sebagai salah satu penyokong program makan bergizi gratis. Menurutnya, hal ini penting untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam program tersebut.
"Bagaimana kita menstimulasi agar masyarakat umum pun terlibat di program makan bergizi gratis ini," katanya.
Tingkatkan Koordinasi
Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra yang juga merupakan wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, jika masyarakat dilibatkan dalam anggaran MBG maka program tersebut tidak lagi menjadi gratis.
"Kalau iuran namanya nggak gratis dong, ya. Kalau iuran namanya udah enggak makan gratis lagi dong," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1).
Kendati demikian, ia menyambut baik jika kepala daerah terpilih nantinya yang akan menyiapkan anggaran makan bergizi gratis pada masing-masing wilayah yang dipimpinnya. Skema anggaran nantinya akan menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.
Dasco mengatakan, nantinya pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait alokasi dana tersebut. Selain itu Dasco mengatakan skema pendanaan nantinya juga akan dibicarakan apakah sepenuhnya berasal dari daerah atau akan ada subsidi dari pemerintah pusat.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bakal tetap menggunakan porsi anggaran Rp 71 triliun untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) sepanjang 2025. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menguraikan penggunaan alokasi dana Rp 71 triliun bakal itu dibagikan ke dalam tiga periode.
Distribusi makan bergizi gratis fase Januari-April ditargetkan mampu melayani tiga juta orang melalui 937 titik dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Sasaran penerima makan bergizi gratis bakal ditingkatkan menjadi enam juta penerima untuk sesi April-Agustus melalui 2.000 SPPG.
Dadan mengatakan, pihaknya juga telah menghitung target sasaran penerima makan bergizi gratis untuk 15 - 17,5 juta penerima pada akhir Agustus sampai dengan Desember 2025 dengan pengerahan 5.000 SPPG. "Kami sudah mendapat Rp 71 triliun untuk 2025," kata Dadan lewat pesan singkat WhatsApp pada Senin (13/1).
Sedangkan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa anggaran program makan bergizi gratis yang dialokasikan dalam APBN 2025 sebesar Rp 71 triliun hanya bertahan hingga Juni 2025.