Puan Sentil Fadli Zon, Minta Penulisan Sejarah Dilakukan Secara Adil

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani mengatakan, penulisan sejarah harus disusun secara jelas. Hal itu ia katakan menanggapi polemik proyek penulisan sejarah yang saat ini tengah digarap Kementerian Kebudayaan.

Puan mengatakan, perlunya rasa saling menghormati dan menghargai dalam proses penulisan sejarah. Ia meminta jangan sampai penulisan sejarah memunculkan rasa dirugikan siapapun nantinya.

"Penulisan sejarah itu harus dilaksanakan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan atau dihilangkan jejak sejarahnya," kata Puan di Kompleks Parlemen.

Menteri Kebudayaan, Fadli Zon telah membahas penulisan ulang sejarah dengan Komisi X DPR pada Rabu (2/7). DPR meminta penundaan proyek tersebut, namun Fadli mengatakan akan tetap melanjutkannya. 

Dalam rapat tersebut, Fadli tetap menyangkal adanya perkosaan massal dalam peristiwa kerusuhan Mei 1998. Selain itu, Fadli juga menilai banyak tokoh PKI yang ditonjolkan dalam kamus sejarah yang dibuat periode sebelumnya.

Menanggapi pernyataan Fadli itu, Puan meminta agar berpegang pada pidato Presiden Ke-3 RI Bacharuddin Jusuf Habibie dalam Sidang Umum MPR 16 Agustus 1998. 

Puan mengatakan, apa yang disampaikan Habibie dalam pidatonya itu merupakan fakta sejarah yang dapat dijadikan rujukan. Apalagi menurutnya pernyataan tersebut disampaikan secara resmi oleh seorang presiden. 

"Artinya itu suatu fakta sejarah yang harus kita akui dan kita hormati. Jadi, jangan sampai fakta-fakta sejarah kemudian tidak dihargai dan dihormati," kata Puan.