Reshuffle Kabinet Prabowo Kembali Berhembus Usai Hasto PDIP Bebas Berkat Amnesti

Kabar perombakan kabinet atau reshuffle kembali menguat, setelah Presiden RI Prabowo Subianto memberi amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Tom Lembong. PDIP yang memberikan dukungan kepada pemerintah disebut-sebut akan bergabung ke kabinet Prabowo-Gibran.

Sejak pelantikan kabinet Prabowo - Gibran pada Oktober 2024, kabar reshuffle beberapa kali berhembus. Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Central for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, menyatakan keputusan Prabowo maju mundur merombak kabinet disebabkan banyak faktor.

"Prabowo cenderung melakukan reshuffle apabila ada menteri yang tidak bekerja optimal, terutama dalam memenuhi target presiden," kata Arya dalam analisis tertulisnya dikutip Senin, (4/8).

Pergantian juga bisa didorong oleh kebutuhan penyegaran di kabinet, penguatan dukungan politik presiden, atau penyesuaian akibat konflik di internal partai politik. Selain itu, presiden juga pernah mengganti menteri yang kontroversial, dan dapat mengganggu citra pemerintah.

Arya melanjutkan, Prabowo turut mempertimbangkan sejumlah aspek penting sebelum mengambil keputusan mengenai reshuffle, termasuk kemungkinan menunggu arah sikap politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Sinyal Prabowo Akan Reshuffle Kabinet

Sepekan sebelum pengumuman amnesti dan abolisi, Prabowo sempat melontarkan rencana merombak atau melakukan reshuffle di tubuh Kabinet Merah-Putih. Prabowo menyampaikannya sembari berkelakar, dia akan mengganti menteri yang tidak bisa menjalankan perintah atau lamban bekerja.

Prabowo bercerita dalam sebuah pertemuan kabinet, dia menanyakan kesiapan dan kesediaan para menteri untuk mewujudkan program Koperasi Desa. Ia menunjuk Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas sebagai Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih.

“Saya tanya bisa atau tidak? Dijawabnya ‘bisa pak’. Oh bagus, itu jawaban yang saya suka,” kata Prabowo sebagaimana disiarkan oleh kanal Youtube Sekretariat Presiden, dikutip Senin (4/8).

Prabowo menyatakan lega dan senang karena para menteri langsung bersedia untuk mencapai target pembangunan puluhan ribu koperasi desa. “Kalau jawabannya 'tidak bisa, Pak', waduh ini gimana ini terpaksa reshuffle ini. Tapi alhamdulillah yang hadir, Menteri Koperasi bilang 'bisa Pak',” ujar Prabowo.

Potensi PDIP Masuk Kabinet

Prabowo pada pekan lalu memberikan amnesti hukum kepada mantan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. Kebijakan politik ini disebut sebagai strategi presiden demi menciptakan suasana persatuan. Hasto sebelumnya telah divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap pergantian antar waktu Fraksi PDIP DPR.

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, telah menyampaikan arahan kepada para kader partai untuk mendukung rezim Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Melansir Antara, Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus mengatakan bahwa Megawati pada agenda bimbingan teknis anggota legislatif Fraksi PDIP di Denpasar, Bali, memberikan arahan kepada para kadernya untuk mendukung pemerintah.

Menurut dia, dukungan yang diberikan itu bagi upaya-upaya positif yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga negara, bangsa, dan rakyat, agar mampu melalui kondisi yang belum baik saat ini.

"Sembari juga memastikan bahwa kita punya cukup banyak gagasan dalam rangka menjaga dan mendukung pemerintah agar betul-betul ada pada rel yang seharusnya," kata Deddy di kawasan Nusa Dua, Badung, Bali pada Kamis (31/7).