Tuntutan 17+8 Viral: Desak Sahkan UU Perampasan Aset hingga Pembenahan DPR

Desakan kepada Prabowo Subianto, Dewan Perwakilan Rakyat, hingga Polri untuk membenahi diri menggema di media sosial. Tuntutan tersebut disampaikan pemengaruh hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Tuntutan yang bertajuk 17+8 Tuntutan Rakyat itu merupakan hasil kompilasi dan rangkuman dari pembicaraan konten edukasi Jerome Polin, kreator konten sekaligus aktivis diaspora Salsa Erwina Hutagalung, 211 organisasi masyarakat sipil, hingga Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK).

Tuntutan tersebut juga rangkuman dari pernyataan sikap Center for Environmental Law & Climate Justice Universitas Indonesia, pernyataan sikap Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan UI, tuntutan demonstrasi buruh pada Kamis (28/8), hingga 12 Tuntutan Rakyat Menuju Reformasi Transparansi & Keadilan oleh Reformasi Indonesia di Change.org.

Dalam tuntutan tersebut, mereka meminta Presiden Prabowo Subianto, Polri, hingga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan pembenahan. Tuntutan tersebut juga memiliki tenggat waktu untuk dipenuhi yakni sepekan hingga Jumat (5/9).

Berikut daftar tuntutan tersebut:

Tugas Presiden Prabowo Subianto

1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan memastikan tidak ada kriminalisasi kepada demonstran
2. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, serta semua korban kekerasan selama demonstrasi tanggal 28 hingga 30 Agustus

Tugas DPR

1. Bekukan kenaikan gaji serta tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru termasuk pensiun
2. Mempublikasikan transparansi anggaran termasuk gaji, tunjangan, rumah, hingga fasilitas.
3. Mendorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota bermasalah, termasuk membuka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyelidikan

Tugas Ketua Umum Partai Politik

1. Pecat atau beri sanksi kader di DPR yang tidak etis serta memicu kemarahan publik
2. Umumkan komitmen berpihak pada rakyat di tengah krisis
3. Melibatkan kader dalam dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil

Tugas Polri

1. Bebaskan seluruh demonstran yag ditahan
2. Setop kekerasan polisi dan menaati standar pengendalian massa
3. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan kekerasan serta melanggar Hak Asasi Manusia (HAM)

Tugas TNI

1. Kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalan pengamanan sipil
2. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tak mengambil alih fungsi Polri
3. Komitmen TNI agar tak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi

Tugas Kementerian Sektor Ekonomi

1. Memastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja
2. Mengambil langkah darurat untuk mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) massal serta melindungi buruh kontrak
3. Membuka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

Selain itu, mereka juga memberikan tuntutan agar dipenuhi dalam waktu satu tahun. Berikut daftarnya:

1. Membersihkan dan reformasi DPR besar-besaran
2. Reformasi partai politik dan memperkuatn penbgawasan
3. Susun rencana reformasi perpajakan lebih adil
4. Sahkan dan tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor
5. Independensi KPK dan penguatan UU Tindak Pidana Korupsi
6. Reformasi kepolisian, TNI kembali ke barak
7. Memperkuat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
8. Tinjau ulang kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan