CSIS Ingatkan Pemerintah Jangan Andalkan Militer Hadapi Aksi Massa

Lembaga think tank Sosial Centre for strategic and international Studies (CSIS) meminta pemerintah tak  mengerahkan militer dan aparat keamanan secara berlebihan dalam menghadapi aksi massa yang terjadi belakangan ini.

Komando militer dan upaya mengandalkan kekerasan untuk menanggapi keresahan sosial dinilai hanya akan memperburuk keadaan. Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Nicky Fahrizal, mengatakan pemerintah perlu memulihkan kepercayaan publik dengan mengedepankan partisipasi masyarakat sipil sembari menghindari tindakan represif.

Nicky mengatakan, situasi saat ini merupakan momentum untuk mengoreksi sejumlah perangkat pemerintahan seperti kepolisian, militer, komunikasi publik-politik hingga elit pemerintahan. Pemerintah juga diminta membatalkan seluruh kebijakan yang dinilai mencederai rasa keadilan rakyat.

“Presiden harus memulihkan kepercayaan publik melalui keutamaan sipil, dalam hal ini tanggung jawab warga negara dan penghormatan terhadap hukum dan keterlibatan sipil dalam urusan publik,” kata Nicky dalam paparan hasil kajian bertajuk ‘Wake up Call dari Jalanan: Ujian Demokrasi dan Ekonomi Kita’ yang disiarkan oleh kanal Youtube CSIS Indonesia pada Selasa (2/9).

Ia mengatakan, upaya penegakan hukum yang adil, terbuka, dan humanis harus menjadi landasan dalam menghadapi gejolak sosial tanpa penggunaan kekuatan militer.

Pandangan serupa juga disuarakan oleh Direktur Eksekutif CSIS, Yose Rizal Damuri. Dia berpandangan bahwa pengerahan kekerasan atau penggunaan kekuatan bukan solusi untuk menyelesaikan masalah sosial saat ini.

Yose menyebut aspek kepastian hukum merupakan instrumen ideal agar masyarakat merasa terlindungi. “Sehingga ke depannya berbagai permasalahan ini bisa dikembalikan lagi kepada struktur hukum, politik dan sosial ekonomi yang sudah ada,” ujarnya pada forum serupa. 

Yose Rizal juga mengatakan, narasi yang menyalahkan pihak asing sebagai biang keladi kondisi saat ini cenderung kontraproduktif karena justru mengalihkan perhatian dari masalah nyata.

Ia menilai saat ini para pengambil kebijakan belum mau mengakui adanya masalah fundamental di dalam negeri, seperti ketimpangan sosial-ekonomi, kesejahteraan masyarakat yang belum merata, dan persoalan politik yang kurang menyerap aspirasi masyarakat.

“Setop menyangkal, kondisi perekonomian Indonesia sedang mengalami pemburukan saat ini,” ujar Yose Rizal.