Demonstrasi Berdarah Berujung 19 Orang Tewas, Perdana Menteri Nepal Mundur

Perdana Menteri Nepal K.P. Sharma Oli mengundurkan diri pada hari Selasa (9/9). Ini setelah para demonstran antikorupsi menentang jam malam yang tidak terbatas dan bentrok dengan polisi.

Pengunduran diri ini dilakukan sehari setelah 19 orang tewas dalam protes keras yang dipicu oleh larangan media sosial. Pemerintahan Oli sebelumnya telah mencabut aturan jam malam, namun protes tak juga mereda dan memaksa PM untuk mundur.

"Saya telah mengundurkan diri efektif hari ini untuk memfasilitasi penyelesaian masalah dan membantu menyelesaikannya secara politis sesuai dengan konstitusi," ujar Oli dalam surat pengunduran dirinya kepada Presiden Ramchandra Paudel pada Selasa (9/9) dikutip dari Reuters.

Kerusuhan ini merupakan yang terburuk dalam beberapa dekade di Nepal. Bahkan, massa juga membakar rumah pribadi Oli serta kediaman sejumlah politikus lainnya. Bandara Kathmandu, gerbang internasional utama Nepal, ditutup dengan segera karena asap dari kebakaran yang dipicu oleh pengunjuk rasa.

Para demonstran yang gembira dengan kabar mundurnya Oli kembali memasuki kompleks parlemen setelah mendengar berita tersebut. Mereka melambaikan tangan ke udara dan meneriakkan slogan-slogan, sementara asap mengepul dari beberapa bagian gedung.

"Kita menang," tulis seorang pengunjuk rasa dengan huruf-huruf oranye besar di dinding berwarna krem ​​gedung parlemen, sementara pengunjuk rasa lain di dekatnya membentuk tanda 'V' dengan jari-jarinya, menandakan kemenangan.

Demonstrasi ini digerakkan oleh massa yang didominasi anak muda. Mereka didorong frustrasi yang meluas atas kurangnya tindakan pemerintah dalam memberantas korupsi dan meningkatkan taraf ekonomi Nepal.

"Protes ini terutama ditujukan untuk melawan korupsi yang merajalela di pemerintahan," kata seorang pengunjuk rasa yang menilis sebagai 'Warga Nepal yang Peduli'.

Anak muda dan generasi Z di Nepal sebelumnya kera mengunggah unggahan di media sosial tentang kehidupan mewah keluarga dan anak-anak politikus dan pegawai negeri sipil yang korup. Namun, pemerintah malah merespons dengan menutup platform media sosial.

Pekan lalu, pemerintahan Oli memberlakukan larangan media sosial yang memblokir akses ke beberapa platform daring setelah menyatakan bahwa platform-platform tersebut gagal mendaftarkan diri ke pemerintah.