Prabowo Rilis Insentif, Ojol Dapat Diskon 50% Iuran BPJS Ketenagakerjaan

Katadata/Fauza Syahputra
Sejumlah pengemudi ojek online (ojol) menunggu orderan di kawasan Palmerah, Jakarta, Kamis (3/7/2025).
15/9/2025, 16.21 WIB

Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program paket ekonomi yang terdiri dari 8 program akselerasi 2025 senilai Rp 16,23 triliun. Salah satunya adalah subsidi 50% iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM) selama enam bulan bagi pekerja bukan penerima upah.

Pekerja yang dimaksud juga termasuk mitra pengemudi transportasi online, ojek pangkalan, sopir, kurir, hingga pekerja di sektor logistik. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan BPJS Ketenagakerjaan telah menyiapkan dana hingga Rp 36 miliar.

Ketentuan JKK mengatur santunan kematian 48 kali upah, santunan cacat 56 kali upah, beasiswa Rp 174 juta untuk 2 orang anak. Sementara Ketentuan JKM mengatur penerima manfaat mendapatkan Rp 42 juta.

"Target penerimanya adalah 731.361 orang. Jadi JKK dan JKM itu tentunya kita berharap bisa diterima Ojol," ujar Airlangga setelah konferensi pers di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (15/9).

Dia menjelaskan skema yang berlaku yakni pengemudi ojek online cukup membayar separuh dari iuran normal, sementara sisanya ditanggung pemerintah. “Bayarnya sesuai dengan paketnya saja. Kalau tidak salah Rp 10.800. Jadi pemerintah kasih 50% diskon,” kata Airlangga.

Program ini juga akan berlanjut sepanjang 2026 dengan perkiraan anggaran Rp 753 miliar dengan target 9.962.568 manfaat.

Selain itu, Airlangga juga menjelaskan tujuh program paket ekonomi lainnya yang akan bergulir hingga akhir tahun ini. Delapan stimulus itu antara lain program magang lulusan perguruan tinggi.

Lulusan perguruan tinggi akan mendapatkan kesempatan magang dengan uang saku Rp 3,3 juta setara upah minimum provinsi selama enam bulan. Airlangga menjelaskan, ketentuan tersebut hanya menyasar lulusan fresh graduate dalam satu tahun terakhir. "Ini dengan syarat satu tahun kelulusannya," ujarnya.

Program kedua adalah perluasan insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah yang kini mencakup sektor pariwisata dengan besaran 100% selama tiga bulan terakhir di tahun pajak 2025.

Airlangga menyebut program ini menyasar kepada 552 ribu pekerja dengan anggaran Rp 120 miliar. "Yang kemarin sudah diberlakukan untuk sektor padat karya, ini dilanjutkan ke sektor pariwisata hotel, restoran dan kafe," ujarnya.

Stimulus lainnya yakni penyaluran bantuan pangan berupa 10 kilogram (kg) beras per bulan selama dua bulan yakni di Oktober dan November dengan anggaran Rp 7 triliun.

Airlangga mengatakan pemerintah masih mengitung kemungkinan diperpanjang hingga Desember apabila penyerapan anggaran masih memungkinkan.

Ketua Umum Golkar 2017-2024 itu melanjutkan program paket ekonomi kelima senilai Rp 150 miliar yakni Manfaat Layanan Tambahan (MLT) perumahan BPJS Ketenagakerjaan. Program ini berupa relaksasi suku bunga KPR, KPA, PUMP, atau PP dengan batas maksimal BI Rate ditambah 3%

"Ini bunganya diturunkan, sebelumnya BI Rate + 5%. Sementara untuk pengembang diturunkan juga 4%," kata Airlangga.

Selanjutnya ada program padat karya tunai (cash for work) melalui Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum. Stimulus ini berupa pemberian upah harian untuk proyek yang berlangsung pada September hingga Desember 2025.

Pemerintah juga akan mempercepat aturan deregulasi yang termuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) 28 Tahun 2025 senilai Rp 1,05 triliun. Terakhir yakni program perkotaan perbaikan kualitas pemukiman dan penyediaan platform pemasaran untuk gigs economy, khususnya UMKM.

Baca artikel ini lewat aplikasi mobile.

Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.

Reporter: Muhamad Fajar Riyandanu