Prabowo Dorong Reformasi PBB untuk Wujudkan Keadilan Negara Berkembang

Presiden Prabowo Subianto dalam pidato di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menekankan perlunya reformasi tata kelola global yang lebih adil, inklusif.

Menurut Prabowo, sistem tatanan global saat ini belum mengakomodir suara dan peran yang lebih besar bagi negara-negara berkembang. Ia menyoroti ketimpangan dalam struktur lembaga internasional yang dinilainya masih terlalu didominasi oleh negara-negara besar.

Ia juga mendorong adanya reformasi terhadap lembaga multilateral seperti PBB agar negara berkembang atau global south memiliki keterwakilan yang lebih adil dalam pengambilan keputusan global.

“Tata kelola dunia saat ini seringkali tidak adil. Negara-negara berkembang masih menjadi penonton, padahal mereka paling terdampak oleh keputusan global. Tidak bisa dunia hanya dikendalikan oleh segelintir negara kaya,” kata Prabowo saat menyampaikan pidato di Sidang Majelis Umum PPB di New York, Amerika Serikat (AS) pada Selasa (23/9).

Prabowo menyoroti sejumlah persoalan global seperti perubahan iklim, krisis pangan, krisis energi, hingga konflik bersenjata justru menimbulkan beban besar bagi negara-negara berkembang.

Ia juga memberi catatan bahwa negara berkembang yang paling sedikit berkontribusi terhadap krisis global justru harus menanggung dampak paling berat. “Mereka yang paling sedikit berkontribusi terhadap krisis global justru paling berat menanggung akibatnya,” ujarnya.

Pada forum tersebut, Prabowo menawarkan peran Indonesia sebagai pihak yang aktif mendorong reformasi tata kelola dunia agar lebih adil dan seimbang nantinya. Berbekal modal populasi besar, demokrasi stabil, dan pengalaman diplomasi nonblok, Indonesia memiliki kapabilitas dan kredibilitas untuk menjadi mitra strategis bagi negara lain.

“Indonesia punya posisi unik, dengan populasi besar, demokrasi yang stabil, dan pengalaman diplomasi nonblok. Kami siap menjadi mitra dalam membangun dunia yang lebih adil,” kata Prabowo.

Narasi mengenai upaya mereformasi PBB kerap disuarakan oleh Prabowo saat menghadiri forum-forum internasional. Salah satunya saat ia menjadi pembicara dalam  Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS di Rio de Janeiro, Brasil, pada 6 Juli lalu.

Saat itu Prabowo menyampaikan sikap Indonesia yang menolak perang dan penggunaan standar ganda dalam hubungan internasional. Ia juga menekankan pentingnya reformasi lembaga multilateral, termasuk PBB, agar negara-negara berkembang atau Global South memiliki keterwakilan yang lebih proporsional dan adil dalam proses pengambilan keputusan di tingkat global.