Setahun Memimpin RI, Prabowo Diminta Lakukan Pembenahan Kabinet dan Birokrasi

Presiden Prabowo Subianto diminta untuk melakukan sejumlah pembenahan usai setahun menjabat. Beberapa saran antara lain pergantian personel pemerintahan hingga perombakan birokrasi.

Executive Director lembaga riset NEXT Indonesia Center, Christiantoko mengatakan Prabowo tak bisa mengabaikan adanya suara di tengah masyarakat untuk mengganti pembantu Presiden.

"Penilaian dari masyarakat bahwa memang ada orang-orang yang kurang kompeten berada di posisinya, itu tentu saja tidak bisa diabaikan," kata Christiantoko dalam acara Katadata Policy Dialogue: Satu Tahun Prabowo-Gibran di Jakarta, Selasa (21/10).

Persoalan berikutnya yang perlu dilakukan Prabowo adalah pembenahan birokrasi hingga peraturan. Christiantoko mengatakan, pemerintah kerap mencari solusi dengan menerbitkan peraturan.

"Peraturannya banyak banget, karena setiap masalah di lapangan diselesaikan dengan membuat aturan yang baru," kata Christiantoko.

Christiantoko juga mengatakan, pola pikir Aparatur Sipil Negara (ASN) juga masih menjadi masalah. Menurutnya, para ASN masih kerap tak menyadari permasalahan yang ada di tengah masyarakat.

"Persoalan birokrasi itu memang harus dibereskan dengan baik, termasuk (terkait) talent-nya," katanya.

Sementara itu, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menyoroti gemuknya pemerintahan saat ini. Ia menyarankan untuk mengkaji apakah gemuknya pemerintahan dapat menyokong target Indonesia Emas pada 2045.

“Mungkin perlu memikirkan dulu, apa (personel) pemerintahan yang banyak ini memang dibutuhkan atau tidak untuk menunjang program-program strategis Asta Cita,” kata Arya dalam kesempatan yang sama.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menyori kinerja tujuh menteri serta kepala lembaga Kabinet Merah Putih yang menurutnya perlu dievaluasi secara serius.

“Beberapa pos kementerian yang layak dievaluasi secara serius antara lain: Menteri Kehutanan; Menteri Kesehatan; Menteri Perumahan dan Permukiman; Menteri Pariwisata; Menteri Dalam Negeri; Menteri Desa & PDT; Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN; dan Kepala Badan Gizi Nasional,” kata Pangi dalam keterangannya, Selasa (21/10). 

Pangi Berpandangan, Presiden harus berani menggunakan hak prerogatifnya secara tegas dan tepat untuk mencopot menteri yang selama satu tahun tidak menunjukkan hasil nyata. 

“Negara tidak butuh pejabat yang hanya sibuk pencitraan, asal setor muka, atau sekadar memberikan kabar gembira tanpa kerja nyata,” katanya. 

Ia menyoroti sejumlah program yang disebutnya sebagai janji Prabowo pada rakyat, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), koperasi Merah Putih, sekolah rakyat, layanan kesehatan gratis, subsidi upah, swasembada pangan, dan pelayanan haji. 

Pangi mengatakan, waktu satu tahun sudah cukup untuk digunakan sebagai tolok ukur menilai mana yang bekerja ataupun sebaliknya.  “Reshuffle bukan untuk balas budi, tapi untuk menyelamatkan kinerja pemerintahan dan menjaga kepercayaan rakyat,” kata Pangi.