Riset DEEP: Revisi UU TNI dan Koalisi Gemuk Dominasi Sentimen Negatif ke Prabowo

Narasi mengenai pengesahan revisi undang-undang (UU) TNI dan koalisi gemuk menjadi sentimen negatif publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di media sosial sepanjang tahun ini.

Di sisi lain, pidato Prabowo di podium Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan keterlibatannya dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Gaza menjadi salah satu penopang utama sentimen positif terhadap pemerintah.

Keterangan tersebut merupakan hasil temuan Democracy and Election Empowerement Partnership (DEEP) Indonesia dalam Riset bertajuk ‘Evaluasi dan Refleksi Akhir Tahun dalam Lanskap Politik Demokrasi, Hukum, HAM, dan Pemberantasan Korupsi, Pendidikan, Ekonomi’. Riset tersebut menampilkan peta sentimen publik yang memicu lonjakan percakapan di media sosial maupun media arus utama.

Direktur DEEP, Neni Nur Hayati, mengatakan bahwa wacana pengesahan revisi UU TNI, koalisi gemuk, kemunduran kebebasan sipil, hingga buruknya komunikasi publik pemerintah menjadi pusat sentimen negatif.

“Media sosial sering menjadi tempat di mana masyarakat lebih bebas menyampaikan keluh kesah, kritik, atau ketidakpuasan. Algoritma media sosial juga cenderung mempercepat penyebaran konten yang memicu emosi kuat, termasuk yang negatif,” kata Neni dalam pemaparannya di Rumah Perubahan, Bekasi, Jawa Barat pada Selasa (2/12).

Dia juga mengatakan, meski pidato Prabowo di PBB serta keterlibatannya dalam KTT Gaza mendapat sambutan positif, publik tetap menilai Indonesia belum bersikap tegas dalam membela Palestina.  Tawaran two-state solution yang disampaikan pemerintah justru memicu beragam kritik publik.

“Sentimen negatif di media sosial menunjukkan adanya publik memberikan kritik serius kepada pemerintahan Prabowo-Gibran,” ujar Neni.

Penelitian ini menggunakan dua jenis data utama untuk memotret dinamika politik, demokrasi, hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi sepanjang tahun 2025.

DEEP menjaring data kuantitatif dari media sosial yang mencakup seluruh mentions, komentar, likes, shares, serta unggahan yang memuat kata kunci terkait pemerintahan Prabowo–Gibran, politik, pemilu, demokrasi, hukum, HAM, dan isu korupsi.

Data dikumpulkan dari lima platform media sosial antara lain X, Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok untuk mengamati bagaimana publik mengekspresikan opini, kritik, dan persepsi terhadap pemerintah di ruang digital.

DEEP juga menggunakan data kuantitatif dari 174.730 media berita mainstream yang dihimpun dari pemberitaan media siber, cetak, dan elektronik. Seluruh berita, artikel, dan opini dikurasi melalui basis data media daring terverifikasi, transkrip siaran berita elektronik, serta kliping media cetak.