Warga Aceh Tamiang Hanya Dapat Listrik 4 Jam/Hari, Harga BBM Rp 25 Ribu/Liter

Masyarakat Aceh Tamiang mengeluhkan minimnya ketersediaan listrik dan Bahan Bakar Minyak alias BBM. Bahkan, harga BBM Pertalite melonjak hingga Rp 25 ribu per liter.

Desi (45 tahun) menyampaikan bahwa listrik di kawasan pengungsian baru tersedia setelah matahari terbenam, lalu terputus lagi sekitar pukul 22.00 WIB setiap malam.

“Listrik sudah masuk ke Aceh Tamiang walaupun hanya empat jam per hari. Kami kasihan dengan anak-anak yang kesusahan, karena sulitnya (ketersediaan) listrik,” kata Desi di kawasan pengungsian Desa Sukajadi, Kamis (11/12).

Dengan keterbatasan listrik, lokasi pengungsian terasa panas. Berdasarkan pantauan Katadata.co.id, setiap kepala keluarga hanya disediakan tenda darurat berukuran sekitar 4x4 meter.

Desi menghitung setidaknya ada 65 kepala keluarga yang bermukim kawasan pengungsian Desa Sukajadi sejak 26 November. “Kami juga menghirup banyak debu. Jika hujan, tenda kehujanan,” kata dia.

Oleh karena itu, ia berharap pemerintah segera memberikan tempat yang lebih layak bagi para pengungsi korban banjir, terutama di Aceh Tamiang.

Warga asal Binjai, Sumatera Utara, yang berdomisili di Aceh Tamiang, Paino (55 tahun) menjelaskan aliran listrik di pengungsian berasal dari dua unit genset hasil bantuan. Di satu sisi, BBM untuk mengaktifkan genset, langka.

Berdasarkan penelusuran Paino, semua SPBU di Aceh Tamiang terendam banjir sejak November dan. “Harga BBM di sini sekitar Rp 20 ribu sampai Rp 25 ribu per liter untuk Pertalite eceran. Pengecer menaikkan harga sebesar-besarnya karena pasokan dari SPBU tidak ada,” kata Paino.

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Abdul Muhari pun menyampaikan, ada beberapa wilayah di Aceh yang membutuhkan hunian sementara, di antaranya Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Gayo Lues, dan lainnya.

Keberadaan hunian sementara itu untuk membantu para korban menempati tempat tinggal layak hingga tersedia hunian tetap. Hunian sementara dibangun agar korban bencana tidak terlalu lama di pengungsian yang kondisinya terbuka.

Abdul Muhari mengatakan penetapan titik hunian sementara harus berdasarkan asesmen pihak terkait, seperti Badan Geologi, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, guna memastikan lokasinya layak dan jauh dari potensi bencana, di antaranya banjir.

Ia menyebutkan konsep hunian sementara tersebut nanti bisa menjadi lokasi rumah tetap atau permanen bagi para korban, sehingga mereka aman dari potensi dan ancaman bencana serupa di masa mendatang.

"Konsep hunian sementara ini sedang didiskusikan dengan kabupaten kota terdampak bencana banjir. Dan saat ini, baru dua kabupaten yang mengajukan pembangunan hunian sementara," kata Abdul Muhari di Banda Aceh, Kamis (11/12).

Namun sampai saat ini, baru dua dari 18 kabupaten kota di Provinsi Aceh yang terkena dampak bencana, yang mengajukan pembangunan hunian sementara untuk para korban. Keduanya yakni Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Pidie.

Ia juga mengatakan logistik total 14,78 ton sudah didistribusikan hingga Rabu (10/12) pukul 14.00 WIB. Lima pengiriman jalur darat dengan total bantuan 9,85 ton dan tujuh penerbangan jalur udara total 4,93 ton.

Bantuan yang dikirim sebagian besar berupa bahan pangan, makanan dan minuman siap saji, perlengkapan ibu dan bayi, serta peralatan darurat seperti lampu darurat dan hygiene kit.

Wilayah yang dijangkau jalur darat mencakup Kabupaten Pidie dan Bireuen. Sedangkan jalur udara dimanfaatkan untuk menjangkau lokasi dengan keterbatasan akses seperti Kabupaten Aceh Tengah, Gayo Lues, Bener Meriah, dan Aceh Tamiang.

Armada yang dikerahkan meliputi helikopter BNPB, pesawat Caravan, dan pesawat Caracal TNI AU.

Sejak 28 November hingga 10 Desember pukul 14.00 WIB, total bantuan logistik yang masuk Pos Pendamping Nasional mencapai 448,6 ton. Sebanyak 334 ton sudah terkirim dan 114,5 ton masih dalam proses distribusi.

Bantuan ini meliputi bahan pangan, air, obat-obatan, kasur lipat, tenda, matras, selimut, lampu tenaga surya, perahu karet, terpal, serta sarana operasional seperti genset, kompresor, perangkat internet satelit, dan regulator gas. Sandang dan perlengkapan pribadi juga turut disalurkan kepada masyarakat terdampak.

BNPB memastikan jalur darat akan terus dioptimalkan untuk menambah muatan logistik non pangan, termasuk tenda dan sarana prasarana pengungsi, guna mendukung percepatan penanganan darurat. Pengiriman jalur udara digunakan untuk menjangkau pengungsian yang jauh dari posko utama.