Prabowo Targetkan 500 Sekolah Rakyat Gratis hingga 2029, Tampung 500 Ribu Siswa

Banjarbaru — Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat hingga 2029 sebagai upaya memperluas akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini diharapkan mampu menjangkau lebih banyak siswa yang selama ini kesulitan memperoleh pendidikan layak.

“Hari ini kita berhasil melihat dan meresmikan 166 Sekolah Rakyat. Sasaran kita adalah 500 Sekolah Rakyat sampai tahun 2029. Insya Allah akan tercapai,” ujar Prabowo saat Peresmian 166 Sekolah Rakyat di 34 provinsi yang digelar di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1).

Prabowo menjelaskan, ke depan setiap Sekolah Rakyat ditargetkan mampu menampung hingga 1.000 siswa. Dengan demikian, total peserta didik Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia diharapkan mencapai 500 ribu anak.

Saat ini, jumlah siswa yang telah mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat tercatat sekitar 15.000 orang. Angka tersebut ditargetkan terus meningkat hingga mencapai 30 ribu siswa pada akhir 2026.

“Saya dilaporkan mungkin akhir tahun ini akan mencapai 30 ribu murid. Tapi pada akhirnya sasaran kita adalah tiap kampus Sekolah Rakyat menampung 1.000 murid, berarti totalnya 500 ribu murid,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Prabowo juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf serta para menteri dan menteri koordinator terkait yang telah bekerja keras mewujudkan program Sekolah Rakyat.

Presiden menegaskan harapannya agar pada akhir masa kepemimpinannya pada 2029, kemiskinan ekstrem di Indonesia dapat dihapuskan. Menurutnya, masyarakat yang berada pada kelompok desil 1 dan desil 2 harus mengalami perubahan nasib secara nyata.

“Cita-cita saya di akhir masa jabatan saya tahun 2029, mereka yang berada di kemiskinan ekstrem, desil 1 dan 2, bisa kita ubah nasibnya. Kita bisa hilangkan kemiskinan ekstrem di Indonesia. Saya percaya itu bisa terjadi,” tegas Prabowo.

Sekolah Rakyat merupakan program pendidikan gratis yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang termasuk dalam desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Melalui program ini, pemerintah berupaya memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi dengan memastikan akses pendidikan yang layak dan berkelanjutan.