DPR Desak Percepatan Penanganan Infrastruktur di Wilayah Bencana

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta seluruh mitra kerja Komisi V untuk mempercepat penanganan kerusakan infrastruktur di tiga provinsi yang terdampak banjir besar pada penghujung tahun 2025. Ia mengingatkan, penanganan yang tidak komprehensif berpotensi memicu bencana baru di kemudian hari.

Lasarus menyebutkan, bencana banjir besar tersebut telah menimbulkan dampak signifikan terhadap infrastruktur dan permukiman warga. Berdasarkan data yang dipaparkannya, tercatat 53.412 unit rumah rusak berat, 45.085 unit rumah rusak ringan, serta 2.165 ruas jalan dan 866 jembatan terdampak banjir dan longsor di wilayah tersebut.

“Bencana alam terbesar di penghujung tahun 2025 itu juga memberi dampak pada kerusakan infrastruktur dan transportasi di tiga wilayah tersebut,” kata Lasarus dalam rapat bersama semua mitra kerja Komisi V DPR Selasa (27/1).

Ia menegaskan, Komisi V DPR RI selama ini terus mendorong pemerintah agar memberikan dukungan penuh dalam penanganan bencana. Namun, ia menekankan masyarakat membutuhkan penanganan yang cepat sekaligus menyeluruh, bukan sekadar perbaikan fisik semata.

“Pak Menteri, kalau jalannya rusak kita perbaiki jalannya, perbaiki jembatannya. Tapi lingkungan jalan dan lingkungan jembatan itu berada, itu kapan pun bisa merusak jalan itu kembali kalau tidak ditangani,” ujarnya.

Lasarus mencontohkan kondisi sungai di lokasi terdampak banjir yang telah mengalami perubahan drastis. Bahkan, terdapat sungai dengan bentang jembatan lebih dari 100 meter yang kini sudah tidak lagi memiliki alur sungai yang jelas karena sedimentasi dan luapan air.

“Sungai yang jembatannya 100 meter lebih itu sudah tidak ada lagi sungainya. Sudah rata dengan permukaan tanah, air mengalir ke mana-mana,” kata dia.

Lasarus juga mengingatkan bahwa negara tidak hanya berurusan dengan penanganan bencana, tetapi juga harus menjaga kondisi infrastruktur yang ada agar tidak memicu krisis baru. Ia menilai, kerusakan infrastruktur yang dibiarkan berlarut-larut akan menghambat pembangunan dan memperburuk kondisi ekonomi masyarakat.

“Di sisi lain akan timbul bencana baru kalau posisi dan kondisi infrastruktur kita yang ada ini tidak kita pertahankan. Apalagi bicara membangun baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa infrastruktur nasional harus terjaga dari Sabang sampai Merauke, dari Kepulauan Talaud hingga Pulau Rote. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga perlu diperluas ke pusat-pusat produksi dan wilayah yang selama ini memiliki keterbatasan akses.

Menurut Lasarus, buruknya kondisi infrastruktur berdampak langsung pada tingginya biaya produksi, yang pada akhirnya membuat harga pangan dalam negeri menjadi tidak kompetitif.

“Produksi biaya tinggi di masyarakat. Akibatnya beras kita di dalam negeri lebih mahal daripada beras impor. Ini kondisi hari ini dan harus segera kita perbaiki,” kata dia.