Partai Buruh Tolak Pemerintah RI Gabung Dewan Perdamaian Gaza

Partai Buruh menolak langkah pemerintah yang bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald J Trump. Ketua Partai Buruh Said Iqbal menjelaskan bergabungnya Indonesia mengingkari UUD 1945.

Said menyatakan BoP besutan Trump mengingkari prinsip anti penjajahan karena tidak melibatkan pemerintah Palestina. Sehingga, sama dengan pengadaan Konferensi Meja Bundar dengan Belanda untuk membahas kedaulatan Indonesia tanpa perwakilan pemerintah Indonesia.

"Pemerintah Indonesia mengingkari sendiri prinsip-prinsip anti penjajahan sebagaimana pembukaan UUD 1945 dengan menjadi anggota PoB," kata Said dalam demonstrasi di depan Gedung Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia, Jumat (30/1).

Selain itu, Said menyatakan Netanyahu telah ditetapkan sebagai penjahat perang oleh Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC di Den Haag, Belanda. Seperti diketahui, ICC telah mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Galant pada 21 November 2024.

Secara rinci, ICC memutuskan Netanyahu dan Gallant bertanggung jawab dalam melakukan kejahatan perang di Gaza, yakni menggunakan kelaparan sebagai metode peperangan. Selain itu, kedua faktor tersebut ditetapkan bersalah karena secara sengaja menarget populasi sipil dan kejahatan tidak manusiawi lainnya pada 8 Oktober 2023 sampai 20 Mei 2024.

"Haram hukumnya bangsa Indonesia yang diwakili Presiden Prabowo duduk satu meja dengan bangsa penjajah, yakni bangsa Israel," katanya.

Meski begitu, Said mengatakan pihaknya menyetujui solusi kemerdekaan untuk Israel dan Palestina. Menurutnya, satu-satunya metode perdamaian dan kemerdekaan di Palestina adalah melalui proses di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Karena itu, salah satu tuntutan demonstrasi yang diikuti sekitar 50 buruh di depan kantor perwakilan PBB untuk Indonesia adalah menyegerakan penyelesaian di Palestina, khususnya Gaza. Said berkomitmen untuk mengadakan aksi selanjutnya jika pemerintah dan PBB tidak segera melakukan tindakan terhadap tuntutan tersebut.

"Aksi akan dilakukan sebelum Ramadan 2026 dan diikuti ribuan sampai puluhan ribu buruh bersama yang membawa isu lain. Kalau awal Ramadan 2026 jatuh pada 18 Februari 2026, mungkin demonstrasi dilakukan pada 12 Februari 2026 atau 13 Februari 2026," ujarnya.

Presiden Prabowo memutuskan bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza akan memudahkan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Karena itu, Kepala Negara menilai forum ini merupakan peristiwa bersejarah bagi Indonesia untuk berkontribusi mencapai perdamaian di wilayah Gaza.

Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan Dewan Perdamaian berfungsi mengawasi administrasi pemerintahan, stabilitas keamanan, serta proses rekonstruksi dan rehabilitasi Gaza yang akan dijalankan secara bertahap.

Selain itu, dewan ini juga bertugas mengawasi pemerintahan transisi Palestina yang terdiri dari unsur-unsur teknokrat untuk menjalankan fungsi administrasi di Gaza.

“Pembentukan Board of Peace ini adalah sesuatu yang fokus utamanya bagi kita merupakan bagaimana mencapai kemerdekaan dan perdamaian di Palestina,” kata Sugiono dalam keterangan pers sebagaimana disiarkan oleh kanal Youtube MoFA Indonesia pada Jumat (23/1).