Forum Purnawirawan TNI Surati DPR, Desak Indonesia Keluar dari Board of Peace

Forum Purnawirawan TNI melayangkan surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat meminta legislatif menolak keterlibatan Indonesia dalam Board of Pea bentukan Donald Trump. Selain itu forum meminta pemerintah membatalkan pengiriman pasukan TNI ke Gaza dalam skema international Stabilization Force (ISF) 

Dalam surat kepada DPR tertanggal 2 Maret Forum menyatakan bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace telah melanggar konstitusi terutama pembukaan UUD 1945. Sikap itu juga dinilai melanggar politik luar negeri bebas dan aktif. 

"DPR RI harus menolak setiap persetujuan politik terhadap kebijakan tersebut karena berpotensi melanggar konstitusi doktrin pertahanan negara serta prinsip politik luar negeri bebas dan aktif Republik Indonesia," tulis forum dalam surat kepada DPR yang dikutip Rabu (4/3). 

Forum menjelaskan pengiriman pasukan 8000 pasukan TNI tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tentang TNI menurut Forum praktik ketatanegaraan Indonesia sejak reformasi mengatur bahwa pengiriman pasukan TNI ke luar negeri dilakukan dala isi perdamaian PBB atau UN Peae Keepinng Seentara ISF dinlai bukanlah operasi resi dari PBB 

Forum juga menyoroti pengiriman yang dinilai tidak sesuai dengan dasar legal pasukan perdamaian. Menurut mandate resmi dewan keamanan PBB pengiriman pasukan harus di Bawah operasi penjaga perdamaian PBB seperti garuda kontingen ke Lebanon Kongo dan Sudan 

Selanjutnya pengiriman pasukan perdamaian harus didasarkan pada persetujuan dari para pihak yang bertikai (onset based deployment) menurut ketentuan ini pasukan dapat dikirim bila kedua atau seluruh pihak yang berkonflik menyetujui kehadiran pasukan dan bertujuan untuk menjaga stabilitas Selain itu sudah harus ada gencatan senjata yang berjalan efektif dan monitoring perdamaian 

"Model ini dikenal dalam hukum internasional sebagai Peace Support Operation (Multinational Force by Consent) contohnya dalam praktik dunia Multinational Force & Observers (MFO) di Sinai (Mesir–Israel) dan Regional peace missions oleh NATO, AU, atau koalisi negara tertentu."

Hal lain yang juga menjadi perhatian bahwa walaupun ada persetujuan pihak konflik pasukan TNI harus memastikan diri tidak menjadi pihak kombatan atau ikut perang dan bersifat menjaga perdamaian. Pasukan juga harus netral dan tidak berpihak serta tidak bertentangan dengan politik luar negeri bebas dan aktif. 

"Secara prinsip pengiriman pasukan TNI ke luar negeri dapat dilakukan bukan hanya karena mandat PBB, tetapi juga atas dasar persetujuan negara-negara yang bertikai, sepanjang sah menurut hukum internasional dan disetujui secara konstitusional oleh negara Indonesia."

Dampak Indonesia Masuk BoP

Dalam surat kepada DPR, Forum purnawirawan juga mengingatkan beberapa dampak yang mungkin timbul dengan pengiriman 8000 pasukan ke Gaza For Menilai keterlibatan Indonesia dalam BoP Berpotensi menimbulkan dampak serius karena Indonesia masuk orbit keadaan kekuatan besar Selain itu juga akan mengubah posisi Indonesia dari negara non blok menjadi bagian arsitektur keamanan global. 

Adapun risko nyata yang bisa dihadapi yaitu Indonesia bisa menjadi target konflik seperti karena ancaman teror balasan,tekanan diplomatic dan sanksi ekonomi secara tidak langsung. Selain itu juga meningkatnya risiko keamanan nasional 

Menurut Forum Indonesia selama puluhan tahun kerap menjadi mediator dunia. Dengan bergabung dalam BoP kepercayaan akan Indonesia sebagai negara muslim moderat dan jembatan diplomasi global akan luntur. "BoP berpotensi menghancurkan posisi strategis itu," ujar Forum

Forum pun meminta agar DPR meninjau kembali keputusan presiden Prabowo untuk bergabung dalam BoP . Merujuk pasal 11 UUD 1945 disebutkan presiden harus mendapat persetujuan DPR dalam hal kewenangan dalam hubungan internasional dalam menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian internasional yang berdampak luas. 

“Karena itu DPR RI tidak boleh menjadi stempel eksekutif; wajib memastikan kebijakan luar negeri tidak menyimpang dari konstitusi; dan bertanggung jawab langsung kepada rakyat dan sejarah bangsa," tulis Forum

Forum purnawirawan pun meminta agar DPR menolak keterlibatan Indonesia dalam BoP dan menolak pengiriman pasukan TNI dalam skema ISF. Selain itu mereka mendesak pemerintah menarik diri dari struktur BoP Forum menyatakan Kedaulatan bangsa tidak boleh dipertaruhkan oleh keputusan geopolitik yang menempatkan Indonesia dalam konflik yang bukan perang rakyat Indonesia.

Mereka pun menyatakan DPR RI hari ini sedang menentukan pilihan sejarah yaitu berdiri menjaga kedaulatan nasional atau menyerahkan arah strategis Indonesia kepada desain keamanan global pihak lain. Adapun surat kepada DPR antara lain ditandatangani oleh Jenderal Purnawirawan TNI Fachrul Razi dan Tyasno Sudarto.