Istana Kaji Pemotongan Gaji Menteri dan DPR Dampak Perang Iran

Istana Kepresidenan tengah menyusun kajian terkait rencana pemotongan gaji pejabat Kabinet Merah Putih dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di tengah tekanan krisis global karena perang Iran.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya efisiensi anggaran untuk menjaga defisit tetap berada pada batas maksimal 3% dari produk domestik bruto (PDB).

“(Pemotongan gaji) sedang kami detailkan kajiannya,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada wartawan setelah mengikuti mengikuti Rapat Koordinasi Program Strategis Presiden di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta pada Selasa (17/3).

Prasetyo Hadi juga mengatakan adanya imbauan khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan efisiensi konsumsi energi. Langkah tersebut lewat peralihan ke transportasi publik serta membatasi penggunaan kendaraan dinas guna menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). “Ini sedang kami finalkan,” kata Prasetyo.

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan pasokan BBM nasional saat ini masih dalam kondisi aman. Kendati demikian, pemerintah menilai situasi ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat efisiensi, termasuk dalam pengelolaan anggaran.

Wacana untuk memangkas gaji pejabat kabinet dan DPR merupakan tindaklanjut setelah Presiden Prabowo menyinggung langkah Pemerintah Pakistan dalam menghadapi tekanan krisis energi di tengah dinamika ekonomi global.

Presiden menyebut strategi Negeri Permata Timur itu bisa menjadi bahan kajian bagi Indonesia dalam merespons dampak ketidakpastian ekonomi imbas tensi geopilitik yang kian meruncing.

Menurut Prabowo, Pakistan telah memberlakukan penghematan secara agresif demi menekan konsumsi energi dan menjaga stabilitas ekonomi domestiknya.

Pemerintah Pakistan juga bersedia memangkas gaji pejabat tinggi negara, termasuk anggota kabinet dan parlemen. Dana dari pemotongan gaji tersebut kemudian dialokasikan untuk membantu kelompok masyarakat yang paling rentan.

Kepala negara menjelaskan, Pemerintah Pakistan mulai menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) kepada sebagian pegawai pemerintah dan sektor swasta hingga pengurangan hari kerja menjadi empat hari dalam sepekan.

“Jadi mereka (Pakistan) menganggap ini sudah kritis, seolah situasi ini bagi mereka sudah seperti sewaktu (pandemi) Covid,” kata Prabowo saat memberikan arahan Sidang Kabinet di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat (13/3).

“Ini hanya contoh, ya. Saya kira kita bisa mengkaji masalah ini. Saya kira kita juga harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan.”