MBG Disalurkan 5 Hari dalam Sepekan, Daerah 3T Tetap 6 Hari

Pemerintah terus memantapkan kebijakan Program Makan Bergizi Gratis alias MBG untuk anak menyusul Rapat Koordinasi Tingkat Atas (Rakortas) virtual bersama Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu (28/3). Secara umum, anak yang bersekolah lima hari dalam sepekan akan menerima MBG sesuai hari sekolahnya.

Namun Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan, untuk daerah  terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T dan wilayah dengan prevalensi stunting tinggi akan diberikan kebijakan khusus. MBG tetap disalurkan selama enam hari, dari Senin hingga Sabtu.

“Pemberian MBG di Hari Sabtu untuk daerah dengan risiko stunting tinggi merupakan langkah strategis memastikan anak-anak menerima gizi yang cukup setiap hari,” kata Dadan dalam pernyataan tertulisnya, Minggu (29/3). 

Ia menekankan pentingnya pendataan yang cermat untuk menentukan daerah-daerah yang berhak menerima kebijakan khusus itu. Data terbaru dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang dilakukan Kementerian Kesehatan menjadi acuan dalam menetapkan wilayah prioritas intervensi gizi, khususnya di wilayah timur Indonesia.

“Tim kami akan bekerja sama dengan dinas pendidikan dan kesehatan setempat untuk memastikan data akurat, sehingga MBG tepat sasaran,” ujarnya.

Pendataan itu mencakup jumlah sekolah, jumlah siswa, serta prevalensi stunting masing-masing wilayah. Provinsi di wilayah timur, Sumatra, dan Papua menjadi contoh daerah prioritas karena angka stunting yang masih tinggi.

“Integritas data sangat penting, karena program ini menyangkut kesehatan dan masa depan generasi muda. Kami tidak ingin ada anak yang tertinggal dari pemenuhan gizi,” kata Dadan.

Dengan kebijakan tersebut, BGN berharap seluruh anak sekolah, terutama yang berada di daerah 3T dan rawan stunting tetap mendapatkan asupan gizi yang cukup dan mendukung pertumbuhan optimal. Hal itu sekaligus memperkuat komitmen pemerintah dalam menurunkan angka stunting di Indonesia.

Hemat APBN

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi mengatakan, istana tengah menggodok wacana pemangkasan pembagian Program MBG dari enam hari menjadi lima hari per minggu. Kajian itu terkait dengan penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Sedang kami finalkan,” kata Prasetyo di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat (27/3). 

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan potensi pemangkasan anggaran Program MBG mencapai Rp 40 triliun. Efisiensi anggaran program prioritas Prabowo itu akan dilakukan dengan memangkas pembagian MBG. 

Opsi efisiensi itu juga disampaikan Dadan saat rapat bersama dengan Purbaya dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/3).

“Jadi ada pengurangan cukup banyak. Yang dia (Dadan) bilang saja Rp 40 triliun, hitungan kasar, tapi bisa lebih,” kata Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (25/4). 

Bendahara negara itu mengatakan, efisiensi akan diperoleh, antara lain, dengan mengurangi  pembagian MBG dari enam menjadi lima hari per pekan. 

“Sabtu (pembagian MBG) dihentikan. MBG biasa seminggu enam hari, Pak Dadan bilang akan jadi lima hari, enggak tahu sudah diumumkan atau belum,” katanya. 

Di sisi lain, Purbaya mengatakan pemotongan itu bukanlah keputusan Kemenkeu, melainkan inisiatif dari BGN. Keputusan tersebut diambil untuk merespons kondisi APBN yang membutuhkan efisiensi di tengah meningkatnya tensi konflik geopolitik di Timur Tengah.