Menhub akan Serahkan Pengelolaan Prasarana Kereta Api kepada PT KAI

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan pemerintah akan menyerahkan pengelolaan prasarana kereta api kepada PT KAI (Persero). Di masa depan, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hanya bertugas sebagai regulator.

“Perubahan ini akan memengaruhi pola atau perencanaan KAI termasuk di antaranya pembangunan double-double track (DDT),” kata Dudy dalam konferensi pers di Stasiun Bekasi Timur, Rabu (29/4).

Dia mengatakan pemerintah memang berencana untuk membangun DDT hingga stasiun Cikarang. DDT merupakan jalur yang memisahkan antara rel untuk kereta api jarak jauh dengan KRL. Hingga saat ini, jalur DDT baru tersedia hingga Stasiun Bekasi.

“Untuk pembangunan double-double track kami akan menyesuaikan tentunya dengan PT KAI. Ada yang menjadi investasi dari PT KAI dan ada yang menjadi bagian dari program pemerintah,” ujarnya.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan, proses pengalihan pengelolaan prasarana ini masih dalam proses. Dia berharap pengalihan ini bisa diselesaikan secara cepat.

Sebelumnya, telah terjadi kecelakaan antara Kereta Api Argo Bromo Anggrek dan Kereta Rel Listrik (KRL) atau commuter line di Stasiun Bekasi Timur, pada Senin (27/04) malam.

Kementerian Perhubungan mengungkapkan, kronologi awal kecelakaan diduga bermula saat KRL relasi Bekasi–Cikarang tertemper mobil di perlintasan sebidang JPL 85 sehingga memicu insiden.

Menhub Dudy Purwagandhi mengatakan akibat insiden tersebut, rangkaian KRL harus dievakuasi dan ditetapkan sebagai perjalanan luar biasa (PLB) dengan kode 5181 karena berhenti berdinas dan berjalan di luar jadwal reguler.

Sebagai dampaknya, petugas memberhentikan satu rangkaian KRL lainnya dengan kode PLB 5568 yang mengarah ke Cikarang di Stasiun Bekasi Timur. Namun, Kereta Api Argo Bromo Anggrek relasi Jakarta–Surabaya tidak sempat berhenti sepenuhnya sehingga menabrak KRL yang sedang berhenti.

DPR Minta Pembangunan DDT Dipercepat

Anggota Komisi V DPR RI Rofik Hananto meminta agar percepatan pembangunan jalur dwiganda atau double-double track (DDT) diprioritaskan pascakecelakaan kereta api jarak jauh dan KRL di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat.

Menurut dia, percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi beban jalur kereta yang sangat padat, seperti jalur Jakarta-Cikarang.

“Dengan adanya double track, frekuensi dan pergerakan kereta bisa lebih teratur, mengurangi kepadatan, serta meminimalisasi potensi konflik di perlintasan sebidang. Proyek ini harus diprioritaskan,” kata Rofik dikutip dari Antara, Kamis (30/4).

Rofik mengatakan, perlu langkah-langkah solutif dan tegas dari PT KAI serta pemerintah untuk membenahi tata kelola keselamatan, baik dari segi penertiban pengendara maupun kedisiplinan petugas.