Istana Gandeng KPK Selidiki Dugaan Jual-Beli Titik Dapur MBG

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Dudung Abdurachman, menerima Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Joko Pramono, di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (5/5).

Keduanya membahas soal peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG). Dudung mengatakan pemerintah tengah berupaya untuk melibatkan lebih banyak institusi negara dalam upaya pencegahan korupsi. Hal ini seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap potensi penyimpangan implementasi program prioritas.

Dudung menyebutkan, pemerintah juga tengah mendorong revisi Perpres Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Penyesuaian aturan itu nantinya diharapkan dapat memperluas keterlibatan Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Menurut Dudung, strategi pencegahan korupsi saat ini masih terbatas melibatkan KPK, Kementerian Dalam Negeri, KSP, Bappenas, serta Kementerian PAN-RB. Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional ini diharapkan bisa memperkuat fungsi pengawasan dan pengendalian, terutama terhadap program MBG yang dinilai memiliki sejumlah celah penyimpangan.

Dudung menilai pengawasan perlu dilakukan secara langsung di lapangan guna memastikan penggunaan anggaran negara berjalan sesuai tujuan dan tidak dimanfaatkan oleh kelompok tertentu.

"Ini kami seriusi, beliau (Agus) kebetulan dari tim pencegahan. Artinya bahwa yang sekarang sedang booming masalah MBG," kata Dudung dalam konferensi pers setelah pertemuan.

Dugaan Insentif SPPG Bermasalah

Dudung menyampaikan indikasi awal adanya penyimpangan dalam pelaksanaan MBG, termasuk dugaan praktik jual-beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG.

Selain itu, terdapat indikasi masalah dalam tata kelola, mulai dari distribusi insentif hingga potensi persoalan kualitas makanan yang berujung pada masalah kesehatan penerima manfaat. "(Celah korupsi MBG) banyak celahnya. Salah satunya saya dapat informasi tentang ada jual-beli titik SPPG," ujar Dudung.

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) periode 2021-2023 ini juga menyoroti kabar adanya ketidaksesuaian dalam pemberian insentif Rp 6 juta per hari kepada SPPG, termasuk pada unit yang berstatus dihentikan operasionalnya namun masih menerima aliran dana. "Itu juga akan saya cek. Sudah di-suspend tetapi insentif masih lancar, bahkan investornya itu masih dapat, masih menerima," kata Dudung.

Pengadaan Sepatu dan Kaos Kaki

Selain program MBG, penguatan pengawasan juga menyasar program prioritas lain seperti Sekolah Rakyat, Kampung Nelayan, dan Koperasi Merah Putih. Dudung menilai seluruh program tersebut memerlukan sistem pengendalian yang lebih ketat guna meminimalkan risiko korupsi sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan di lapangan.

Salah satu yang juga menjadi perhatian yakni kabar pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat yang nilainya disebut jauh di atas harga pasar. Nanti itu juga akan kami cek. Saya belum menerima laporan itu," kata Dudung.

Rencana pengadaan sepatu untuk siswa Sekolah Rakyat oleh Kementerian Sosial menjadi sorotan lantaran anggarannya dinilai jauh di atas harga pasar.

Berdasarkan dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2026 di sistem SiRUP, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 27,53 miliar dari APBN untuk pengadaan 39.345 pasang sepatu. Dengan demikian, harga satuan sepatu diperkirakan mencapai Rp 700 ribu per pasang.

Sedangkan, Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono menjelaskan bahwa pendekatan lembaganya berfokus pada pencegahan dengan memperbaiki tata kelola program. KPK telah melakukan evaluasi terhadap sistem yang berjalan dan memberikan sejumlah rekomendasi kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk ditindaklanjuti.

"Sistem-sistem yang selama ini kurang berjalan, kami sudah berikan masukan. Rekomendasi sudah diberikan kepada Kepala BGN dan kami menunggu tindak lanjutnya," kata Agus, dalam kesempatan serupa.

KPK juga membuka kemungkinan untuk proaktif menelusuri polemik pengadaan barang dalam program-program pemerintah, termasuk pengadaan kaos kaki oleh BGN senilai Rp 6,9 miliar.

"Kalau dalam konteks pencegahan bisa, tetapi kami sedang mempelajari seluruh proses, tidak hanya di cakupan kepada kaos kaki, tapi seluruh proses," ujar Agus.