Deret Alasan Perguruan Tinggi yang Tolak Bangun Dapur MBG

Perguruan tinggi ramai-ramai menolak membangun dapur untuk program Makan Bergizi Gratis atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Salah satu alasannya karena menilai program MBG masuk kampus dinilai menyalahi tugas utama perguruan tinggi dalam pengabdian, pengajaran, dan penelitian.

Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Universitas Paramadina Handi Risza menegaskan tidak akan membangun SPPG. Handi menekankan kampusnya tidak berencana terlibat secara praktis dalam program MBG karena bukan bagian dari Tri Dharma perguruan tinggi.

"Kalau Paramadina diminta membuat SPPG dengan segala macam peralatannya, itu bukan tugas kami. Kami ingin fokus ke Tri Dharma," ujar Handi kepada Katadata.co.id, Jumat (8/5).

Dia mengatakan, SPPG milik universitas tetap wajib melakukan program MBG secara utuh. Ini berdasarkan keterangan Badan Gizi Nasional (BGN) yang menyatakan SPPG di dalam universitas tetap berfungsi seperti SPPG pada umumnya. Dengan demikian, SPPG di dalam kampus tetap mengerjakan proses bisnis SPPG dalam program MBG.

"Jadi, kampus terlibat praktis di proses MBG dan ujung-ujungnya akan ada unsur mencari keuntungan dari program MBG itu sendiri," kata Handi.

Handi berharap pemerintah tidak menekan perguruan tinggi untuk membangun dan mengelola SPPG. Dia mengatakan, Universitas Paramadina bersedia terlibat dalam pembuatan kajian terkait MBG, seperti sosial-ekonomi, manajemen logistik, dan ketahanan pangan.

Adapun Kepala Kantor Komunikasi Publik Universitas Padjadjaran Dandi Supriadi mengatakan pihaknya belum memiliki keputusan terkait pembangunan SPPG. Sebab, kebijakan tersebut masih dalam tahap kajian agar dapat menghasilkan keputusan terbaik bagi universitas.

"Unpad belum memutuskan untuk membuka SPPG di Unpad hingga semua pertimbangan telah masuk," kata Dandi.

Sebelumnya, Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Fathul Wahid juga menolak kampus membangun dan mengelola dapur MBG supaya perguruan tinggi menjaga sikap kritis terhadap berbagai kebijakan negara.

Alasan BGN Ajak Kampus

Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan pertimbangan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di dalam kampus tidak memiliki alokasi khusus. Sebab, SPPG yang dikelola perguruan tinggi adalah bentuk pembelajaran nyata bagi disiplin keilmuan.

Menurutnya, SPPG yang dikelola kampus dapat meningkatkan teknologi yang digunakan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Alhasil, program MBG dapat lebih efektif, efisien, aman, dan ramah lingkungan.

"Kampus dapat melihat bagaimana dampak intervensi pemenuhan gizi untuk tumbuh kembang anak. Banyak disiplin ilmu di kampus yang dapat meningkatkan kualitas program," kata Dadan kepada Katadata.co.id, Kamis (7/5).

Dadan menyampaikan perguruan tinggi dapat langsung membuat inovasi produk dan temuan-temuan lainnya. Menurutnya, hal tersebut dapat meningkatkan variasi dan kualitas menu dalam program MBG.

Selain itu, SPPG dapat menjadi tempat magang bagi mahasiswa di perguruan tinggi yang membantu. Dengan demikian, SPPG dapat menjadi tempat pembelajaran aplikatif dalam proses bisnis dan pemenuhan rantai pasok.