Mensesneg: Prabowo Siapkan Jabatan untuk Said Iqbal di Pemerintahan

Presiden Prabowo Subianto tengah mempertimbangkan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, untuk masuk ke dalam jajaran pemerintahan.

Keterangan tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, di Kompoleks Istana Kepresidenan pada Kamis (4/6). Prasetyo mengatakan pemerintah tengah mendiskusikan posisi yang berpotensi ditempati Said Iqbal nantinya.

“Sedang kami diskusikan, kemungkinan berkaitan dengan perjuangan beliau selama ini, dengan buruh dan tenaga kerja,” ujarnya.

Prasetyo Hadi enggan membocorkan jabatan yang akan diberikan kepada Said Iqbal, termasuk saat ditanya mengenai sejumlah posisi yang berkaitan dengan isu ketenagakerjaan seperti wakil menteri hingga Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang rencananya akan dibentuk..

Politisi Partai Gerindra itu juga enggan menyampaikan kepastian kapan pelantikan Said Iqbal. “Nanti tunggu informasi,” kata Prasetyo.

Said Iqbal merupakan pimpinan Partai Buruh yang menjadi bagian dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendukung pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam pemilihan presiden 2024 lalu. 

Partai Buruh mendorong Prabowo-Gibran untuk meninjau kembali Undang-Undang Cipta Kerja, terutama ketentuan yang mengatur sektor ketenagakerjaan. Partai tersebut menilai sejumlah aturan dalam klaster ketenagakerjaan masih perlu diperbaiki guna memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi pekerja.

Selain itu, Partai Buruh meminta pemerintah mewujudkan sistem pengupahan yang layak bagi pekerja. Organisasi tersebut juga mendorong penghapusan sistem kerja outsourcing yang selama ini menjadi salah satu isu utama dalam perjuangan buruh.

Di sektor agraria, Partai Buruh berharap pemerintah melanjutkan agenda reforma agraria untuk memperluas akses masyarakat terhadap sumber-sumber ekonomi produktif. Partai tersebut juga meminta pemerintah memperkuat kebijakan yang mendukung terwujudnya kedaulatan pangan nasional.