Daftar Lima Tuntutan BEM UI dalam Demo Hari Ini, Salah Satunya Setop MBG

Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar long march dan menyampaikan lima tuntutan dalam aksi demonstrasi yang digelar hari ini.

Melalui aksi, BEM UI berharap masyarakat lebih mengetahui kondisi yang mereka nilai tengah dihadapi rakyat saat ini. Ketua BEM UI, Yatalathof Ma'shum mengatakan demonstrasi tersebut bertujuan membangun kesadaran publik terkait persoalan ekonomi dan sosial yang terjadi dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. 

 "Ini sudah bukan lagi masalah Anda pemilih 01, pemilih 02,  pemilih 03. Ini adalah Anda sebagai rakyat, entah ibu rumah tangga, pekerja atau pengangguran, atau mahasiswa. Kita sama-sama menderita," ujarnya di Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Jumat (12/6), siang.

Adapun lima tuntutan mahasiswa hari ini adalah:

1. Mendesak pemerintah menghentikan pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).  
2. Menurunkan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai semakin membebani masyarakat. 
3. Menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
4. Menghentikan keterlibatan militer di ranah sipil
5. Meminta Presiden Prabowo Subianto tidak menghindari kritik publik dan mengakui kesalahan pemerintah dalam berbagai persoalan yang dinilai berdampak pada masyarakat.

Mahasiswa awalnya berencana berdemo di Bundaran HI. Namun, mereka terpaksa berpindah ke arah Dukuh Atas usai akses menuju bundaran tersebut ditutup aparat.

Aksi juga diikuti Front Mahasiswa Nasional (FMN). Dalam rilis persnya, FMN  mendesak pemerintah menurunkan harga seluruh jenis BBM serta menekan harga kebutuhan produksi dan kebutuhan hidup masyarakat.

Mereka juga menuntut penghentian program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Selain itu, FMN meminta pemerintah menghentikan pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan. FMN turut menyoroti penempatan perwira aktif militer dan kepolisian, serta purnawirawan, di sejumlah jabatan sipil strategis. Organisasi tersebut mendesak aparat menindak para kapitalis birokrat yang dinilai terlibat korupsi.