Media Australia dan Belanda Kompak Soroti Krisis Kepercayaan di Era Prabowo

Sejumlah media asing menyoroti meningkatnya kekhawatiran terhadap kondisi perekonomian Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Media Australia dan Belanda menilai persoalan yang dihadapi Indonesia adalah memburuknya kepercayaan terhadap arah kebijakan pemerintah.

Media Australia, The Australian, menyoroti tekanan terhadap perekonomian Indonesia yang tercermin dari pelemahan nilai tukar rupiah, arus modal keluar, tekanan di pasar saham, hingga pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo akhir Juli lalu.

Berita bertajuk ‘Indonesia’s Central Bank Chief Quits Amid Crisis of Confidence’ yang diterbitkan pada 31 Juli itu menyebut berbagai persoalan itu muncul ketika pemerintah Prabowo menjalankan agenda ekonomi dengan intervensi negara yang lebih besar. Nilai Rupiah tercatat melemah sekitar 8% sepanjang tahun ini. Nilai tukar rupiah juga beberapa kali menembus level Rp18 ribu per dolar Amerika Serikat (AS) sejak Juni.

Bank Indonesia (BI) merespons tekanan tersebut dengan menaikkan suku bunga sebanyak empat kali dalam waktu relatif singkat. BI bahkan melakukan kenaikan suku bunga di luar jadwal normal untuk membantu menstabilkan nilai tukar. Namun, tekanan terhadap pasar keuangan itu dinilai belum sepenuhnya mereda.

Media tersebut juga mengutip pakar kebijakan publik, Yanuar Nugroho, yang menilai BI selama ini berusaha mengatasi persoalan yang sebagian berasal dari masalah politik dan kelembagaan melalui instrumen suku bunga.

Menurut Yanuar, BI harus menjaga kredibilitas nilai tukar dan inflasi. Di sisi lain, pemerintah menginginkan suku bunga lebih rendah, pertumbuhan ekonomi lebih cepat, serta dukungan moneter untuk membiayai prioritas pemerintah.

"(Warjiyo) harus menjaga kredibilitas mata uang dan pengendalian inflasi, sementara sistem politik menginginkan suku bunga lebih rendah, pertumbuhan lebih cepat, dan dukungan moneter yang lebih besar bagi prioritas pemerintah. Tujuan-tujuan tersebut tidak selalu sejalan,” kata Yanuar kepada The Australian.

Yanuar Nugroho menilai stabilitas moneter belum cukup untuk menjaga kepercayaan pasar. Menurutnya, ketidakpastian fiskal, aturan perdagangan dan ekspor yang sulit diprediksi, intervensi terhadap lembaga, serta tekanan geopolitik terus menekan kepercayaan investor.

"Bank Indonesia pada dasarnya berupaya mengatasi masalah yang sebagian bersifat politis dan kelembagaan melalui instrumen suku bunga," ujarnya.

The Australian juga menyoroti keluarnya sekitar US$4,4 miliar modal dari Indonesia hingga Juli. Investor menarik modal tersebut di tengah ketidakpastian kebijakan dan meningkatnya intervensi pemerintah terhadap aktivitas ekonomi.

Pasar saham Indonesia juga mendapat sorotan karena mencatatkan salah satu kinerja terburuk di dunia sepanjang tahun ini. Kondisi tersebut semakin diperburuk oleh kekhawatiran mengenai transparansi pasar.

Morgan Stanley Capital International (MSCI) bahkan memperingatkan Indonesia berpotensi kehilangan status sebagai pasar negara berkembang (emerging market) dan turun menjadi pasar frontier pada November jika pemerintah tidak segera melakukan perbaikan.

Pengunduran diri Perry Warjiyo sebagai Gubernur BI kemudian menambah kekhawatiran investor. Adapun Perry mengundurkan diri dua tahun sebelum masa jabatan keduanya berakhir. Meski menampilkan situasi tekanan ekonomi yang terjadi, The Australian tidak menyimpulkan bahwa Indonesia sedang menuju keruntuhan ekonomi seperti krisis 1997-1998.

Fundamental ekonomi Indonesia saat ini dinilai lebih kuat dibandingkan kondisi menjelang krisis keuangan Asia. Tingkat utang masih dapat dikelola, sistem perbankan lebih kuat, cadangan devisa lebih besar, dan nilai tukar lebih fleksibel. Persoalan utama yang muncul adalah menurunnya kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah mengelola ekonomi.

Sorotan terhadap Prabowonomics

Di sisi lain, Media asal Belanda, De Volkskrant, pada 29 Juli lalu menuliskan persoalan serupa melalui kritik terhadap konsep Prabowonomics.

Media tersebut menggambarkan Prabowonomics sebagai model ekonomi dengan kendali pemerintah yang lebih kuat, peran besar perusahaan negara, proyek-proyek populis berskala besar, serta pengelolaan sumber daya alam yang lebih terpusat.

De Volkskrant melalui artikel bertajuk ‘Zorgen over economie in Indonesië: crisis dreigt, maar president Prabowo blijft geld als water uitgeven’ atau ‘Kekhawatiran Ekonomi Indonesia: Krisis Mengintai, tetapi Prabowo Tetap Jorjoran Belanja’ menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih berada di atas 5% belum sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mencapai sekitar 5,6%. Namun, masyarakat menghadapi kenaikan biaya hidup dan ketidakpastian pekerjaan. Media tersebut juga menyoroti ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap komoditas seperti nikel, batu bara, minyak, gas, emas, kayu, ikan, dan kelapa sawit.

De Volkskrant menuliskan bahwa sebagian besar keuntungan dari sektor komoditas masih mengalir kepada kelompok oligarki dan perusahaan asing. Sementara itu, masyarakat umum dinilai belum merasakan manfaat pertumbuhan ekonomi secara merata.

Lebih jauh, De Volkskrant mengaitkan ketidakpastian kebijakan dengan respons investor. Investor asing disebut mulai mengurangi eksposurnya terhadap Indonesia. Sebagian masyarakat Indonesia yang memiliki kekayaan besar juga disebut memindahkan aset mereka ke pusat keuangan seperti Singapura dan Dubai.

Media Belanda itu juga menyoroti sejumlah program besar Prabowo, sepert program Makan Bergizi Gratis, pembangunan perumahan, pengembangan pertanian berskala besar, serta penguatan ekonomi desa. Namun, berbagai program tersebut membutuhkan anggaran besar ketika ruang fiskal pemerintah semakin terbatas.

De Volkskrant juga menyoroti perubahan mandat BI sejak Juni. Sebelumnya, BI berfokus pada pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar, sebagaimana dilakukan De Nederlandsche Bank sebagai bank sentral Belanda.

Namun, kini BI dinilai juga mengemban tanggung jawab untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Perubahan mandat itu berisiko mengikis kepercayaan terhadap independensi BI dan perekonomian Indonesia, terutama jika kepentingan pertumbuhan ekonomi pemerintah semakin memengaruhi arah kebijakan moneter.