Eks Waka BGN: Presiden Gunakan Dana Pribadi Rp 110 M Bangun SPPG

Mantan Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Lodewyk Pusung mencatat Presiden Prabowo Subianto merogoh dana pribadi sekitar Rp 110 miliar dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Lodewyk mengatakan dana dari Prabowo itu untuk memenuhi target pengoperasian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Agustus 2024. Kemudian, kata Lodewyk, dana tersebut digunakan untuk membangun 82 unit SPPG di atas tanah milik TNI.

"Dari situ awal kami semua bekerja. Pembangunan seluruh SPPG tersebut berdasarkan anggaran yang diberikan langsung oleh Presiden Prabowo. Kalau dirupiahkan, itu sekitar Rp 110,8 miliar," kata Lodewyk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (20/8).

Dengan kata lain, rata-rata biaya konstruksi setiap SPPG pertama tersebut mencapai Rp 1,35 miliar. Angka tersebut lebih rendah dari kesiapan modal yang diwajibkan BGN untuk membangun SPPG pada tahun ini yakni Rp 2,5 miliar.

Lodewyk menyampaikan 50 dari 82 SPPG awal tersebut berada di pulau Jawa. Sedangkan, masing-masing provinsi tercatat memiliki satu SPPG pada Agustus 2024.

Lodewyk mengatakan Kepala Negara menggunakan dana pribadi lantaran pemerintah tidak menyediakan anggaran pembangunan SPPG saat itu. Alhasil, strategi yang digunakan adalah memanfaatkan lahan negara yang dikelola oleh Komando Distrik Militer di setiap kabupaten/kota.

Lodewyk menyampaikan penggunaan lahan militer dikoordinasikan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Adapun, Sjafrie saat itu menjadi anggota tim asistensi yang mengawasi pembentukan Badan Gizi Nasional yang awalnya bernama Makan Siang Gratis.

"Dulu, kami menyebut anggaran pembangunan SPPG di lahan milik Kodim sebagai anggaran Hamba Allah. Akhirnya terbangun 82 dapur di atas lahan yang dikelola TNI," katanya.

Pada 2024, Lodewyk memaparkan kelembagaan BGN dibentuk atas pengawasan tim asistensi yang terdiri dari purnawirawan militer. Seluruh anggota tim asistensi tersebut kini menjadi pejabat negara, yakni Menhan Sjafrie, Menteri Koordinator Politik dan keamanan Djamari Chaniago, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, dan Wakil Menteri Sekretariat Negara Bambang Eko Suhariyanto.

Lodewyk menilai BGN mulai bermasalah pada Januari 2025 lantaran pemerintah baru mencetak 109 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Sementara itu, Presiden Prabowo menargetkan program Makan Bergizi Gratis dapat melayani hingga 17 juta penerima manfaat pada Agustus 2025.

Lodewyk menghitung total SPPG yang dibutuhkan untuk mencapai target tersebut sekitar 5.000 unit. Pada saat yang sama, Lodewyk menyampaikan Kepala Negara tidak menyediakan anggaran sama sekali kepada BGN untuk membangun dapur.

Selain itu, Lodewyk mengatakan Presiden Prabowo menginstruksikan BGN tidak boleh membeli lahan untuk keperluan SPPG. Alhasil, BGN saat itu memutuskan untuk menggunakan lebih dari 1.300 titik lahan milik TNI di penjuru negeri.

"Kalau tidak salah tanggal 2 Februari 2025 atau 3 Februari 2025. Perintah beliau adalah: tidak ada beli lahan, gunakan skema pinjam-pakai," ujarnya.