DPR Persilakan Gibran Cari Upaya Hukum ke PTUN terkait Polemik Ijazah

DPR mempersilakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menguji keabsahan dokumen administrasi terkait polemik ijazahnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sebab, upaya hukum tersebut adalah hak setiap warga negara.

"Ya, kita hormati ya, hormati hak seseorang ya untuk apa dalam tanda kutip ya, untuk mencari apa keadilan ya," kata Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/11).

Saan memastikan proses hukum tersebut tidak mengganggu agenda politik di parlemen. Jalur pengadilan dan proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR dapat berjalan bersamaan. Kedua jalur tersebut memiliki dasar pijakan yang sama dari putusan lembaga peradilan.

"Iya enggak ada masalah kan? Kan kita pasti para anggota juga dasarnya kan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung kan? Ini kan sama-sama memiliki dasar yang satu. Kan hanya ingin menguji saja soal keabsahannya," ucap Saan.

Ia menegaskan, pimpinan dewan tetap bersikap objektif. DPR menunggu kepastian surat usulan resmi dari para anggota dewan terkait HMP. Setelah itu, pimpinan dewan akan menjalankan fungsi administratif sesuai aturan konstitusi yang berlaku.

Hari ini, melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi Subhan dan membatalkan surat keterangan (suket) Kemendikbud yang digunakan untuk penyetaraan pendidikan Gibran. MA juga memerintahkan Kemendikbud, yang kini menjadi Kemendikdasmen, mencabut suket tersebut. 

Sementara itu, majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya menyatakan gugatan terkait keabsahan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka saat menjadi calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024 yang diajukan Denny Indrayana dan kawan-kawan (dkk), tidak dapat diterima. Kendati demikian, MK juga menyatakan tidak menemukan atau mendapatkan bukti meyakinkan yang dapat menunjukkan Gibran memiliki ijazah/sertifikat/diploma di luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan pendidikan sederajat dalam negeri untuk digunakan dalam pencalonannya di pilpres.

"Misalnya Mas Gibran mau mencari upaya dulu misalnya, menyampaikan bahwa apa yang dituduhkan selama ini baik melalui putusan Mahkamah Konstitusi maupun juga Mahkamah Agung terkait dengan ijazahnya, Mas Gibran ingin membuktikan dulu nanti lewat jalur di pengadilan ya misalnya PTUN, bahwa apa yang dimiliki itu mau apa diuji ya. Itu kan kita hormati saja," ujar Saan.