Taspen Pastikan Gibran Dapat Pensiun sesuai UU, Total Rp22 Juta per Bulan

Keputusan Gibran Rakabuming Raka untuk berhenti dari jabatan wakil presiden membuatnya tetap berhak mendapatkan uang pensiun sebagai pejabat negara. PT Taspen (Persero), selaku pengelola dana pensiun aparatur sipil negara, mengatakan ini sudah sesuai dengan Undang-undang (UU).

Service & Membership Division Head Taspen, Tatan Hidayat mengatakan uang pensiun wakil presiden diatur UU nomor 7 tahun 1978 tentang hak keuangan/administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Mantan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pasal 6 ayat (2) UU tersebut mengatur besaran uang pensiun pokok adalah 100% dari gaji pokok terakhir. Adapun, gaji pokok yang diterima wakil presiden sebesar Rp 20,16 juta per bulan.

“Berdasarkan ketentuan tersebut, masa jabatan (yang belum selesai) tidak memengaruhi besaran pensiun yang diterima,” kata Tatan dalam Rapat Strategi Komunikasi Taspen 2026 di Bandung, Jumat (13/11).

Selain uang pokok pensiun, Gibran juga berhak mendapatkan tunjangan tanggungan istri dan anak yang nilainya sebesar Rp 1,98 juta per bulan. Tatan mengatakan ini berarti total uang pensiun Gibran sekitar Rp 22 juta per bulan.

Meski begitu, pemberian uang pensiun ini masih perlu menunggu penetapan pensiun terlebih dahulu. Menurut Tatan, penetapan ini akan berbentuk Keputusan Presiden yang diterbitkan melalui Kementerian Sekretariat Negara.

“Lewat surat keputusan tersebut, Taspen akan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban Taspen,” kata Tatan.

Pasal 6 ayat (1) UU 7/1978 mengatur wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Dalam bagian penjelasan UU, semua bentuk pemberhentian kepada wakil presiden dianggap pemberhentian dengan hormat, kecuali adda ketetapan MPR yang secara tegas menyatakan sebaliknya.

Ini berarti pengunduran diri atas permintaan sendiri seperti yang Gibran lakukan termasuk berhenti dengan hormat, seperti penjelasan UU tersebut.