Gandeng Astra, Pemerintah Siap Produksi Mobil Desa Rp 100 Jutaan

Kemenperin
Presiden Joko Widodo dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto meninjau prototipe mobil desa di Desa Tumang, Boyolali, Jawa Tengah, 30 Januari 2017 lalu.
Penulis: Michael Reily
Editor: Pingit Aria
4/9/2017, 15.40 WIB

Pemerintah telah menyelesaikan konsep mobil desa dan tengah merencanakan tahap produksi. Rencananya, mobil desa akan dijual dengan harga di bawah Rp 100 juta per unit.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan sudah ada dua prototipe mobil desa, yaitu Generasi 2A dan Generasi 2B. "Dengan kapasitas mesin di bawah 1.000 cc, kendaraan desa akan dijual lebih murah dari LCGC (Low Cost Green Car), di bawah Rp 100 juta," kata Airlangga dalam keterangan resmi, Jakarta, akhir pekan lalu.

Dia menyebut mobil desa akan berbentuk semipikap supaya bagian belakang bisa digunakan untuk mengangkut alat dan hasil produksi pertanian dan perkebunan. Selain membantu produktivitas, fungsi lainnya adalah mobilisasi hasil pertanian dan perkebunan sehingga mendorong ekonomi perdesaan.

(Baca juga:  Jokowi Setuju Rencana Wajib Produksi Mobil Listrik Tahun 2025)

Airlangga menjelaskan, konsep teranyar mobil desa telah melalui sejumlah pengujian, yaitu uji keselamatan di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaran Bermotor Kementerian Perhubungan, pengujian emisi di Balai Termodinamika Motor dan Propulsi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Menurutnya, prototipe kendaraan niaga multiguna juga akan dikembangkan dengan bantuan perusahaan besar. Contohnya adalah PT Fin Komodo di Jawa Barat, CV Karya Hidup Sentosa di Yogyakarta, dan PT Astra Otoparts di Bekasi.

Lebih lanjut lagi, Industri Kecil dan Menengah (IKM) dalam negeri juga akan mendukung pembuatan komponen suku cadang untuk penggunaan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Selain itu, kemudahan akses suku cadang dan pemilihan teknologi sesuai kondisi alam dan demografi juga jadi kunci utama.

"Akhirnya akan dicapai kemandirian industri otomotif nasional melalu penguasaan teknologi kendaraan," kata Airlangga.

 (Baca: Mobil Rendah Emisi Akan Kuasai 20% Pasar Nasional pada 2025)

IKM pembuat komponen otomotif lokal merupakan prioritas utama program pemerintah. Menurut catatan Kementerian Perindustrian, ada 50 IKM di Tegal, 10 IKM di Klaten, 138 IKM di Purbalingga, 134 IKM di Sidoarjo, 30 IKM di Juwana, 49 IKM di Sukabumi, dan 14 KM di Bandung.

Kemudian ada 250 IKM karoseri dari Pulau Jawa dan Sumatera serta 600 IKM penyedia alat mesin pertanian di Indonesia. Selain itu, ada 123 IKM gabungan Perkumpulan Industri Kecil dan Menengah Komponen Otomotif (PIKKO) yang juga diajak.

Di sisi kebijakan, Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika I Gusti Putu Suryawirawan juga mengusulkan insentif fiskal produksi mobil desa kepada Kementerian Keuangan. Salah satu usulannya adalah pembebasan pajak barang mewah.

"Salah satu usulan kami adalah PPnBM (Pajak Penjualan Atas Barang Mewah) 0%. Kalau LCGC saja bisa 0%, harusnya kendaraan pedesaan juga 0%," kata Putu.

(Baca: Jonan Usul ke Jokowi Larang Penjualan Mobil BBM di 2040)

Perusahaan lokal yang melakukan rancang bangun dan rekaya juga akan dapat keringanan pajak selama 10 tahun untuk Pajak Penghasilan (PPh) Badan dan Pajak Kendaran Bermotor (PKB) di seluruh Indonesia. Pembebasan bea masuk komponen mesin pendukung program dan fasilitas investasi dari luar negeri juga diajukan.

Sebelumnya, Astra juga telah memproduksi Wintor, kendaraan untuk mengangkut hasil perkebunan seperti kelapa sawit. Sebagai kendaraan yang bisa digunakan di segala area, Wintor juga telah diekspor ke Malaysia sejak 2013.

“Sejak mulai dipasarkan pada 2013 lalu sampai sekarang sudah ada 1.177 unit Wintor beroperasi dan tersebar di berbagai lokasi di Indonesia dan Malaysia," papar Presiden Direktur Astra International Prijono Sugiarto di pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show, beberapa waktu lalu.

Reporter: Michael Reily