Petani dan penjual pupuk di Jawa Tengah mengeluhkan persoalan stok pupuk bersubsidi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satu penjual pupuk asal Sragen, Slamet Riyadi, yang mengatakan stok pupuk bersubsidi berkurang.
"Terutama jatahnya (pupuk bersubsidi) musim ini dikurangi hampir sepertiga," kata Slamet dalam acara silaturahmi Jokowi dengan Gapoktan dan Perpadi se-Jawa Tengah di Sragen, Jawa Tengah, Rabu (3/4).
Slamet mengatkan, kurangnya stok pupuk ini banyak dikeluhkan oleh para petani. Pasalnya, para petani lebih memilih menggunakan pupuk subsidi karena harganya jauh lebih murah. Harga pupuk urea subsidi kemasan 10 kilogram senilai Rp 60 ribu. Sementara, harga pupuk urea nonsubsidi kemasan Rp 5 kilogram senilai Rp 90 ribu.
(Baca: Politikus Golkar Diduga Terjerat Suap Distribusi Pupuk)
Hal senada disampaikan petani asal Sragen, Panio. Saat ini Panio menggunakan tambahan pupuk nonsubsidi untuk produksi pertaniannya. "Saya pakai pupuk tambahan karena jatah pupuk subsidi kurang," kata Panio.
Atas dasar itu, Panio dan Slamet meminta Jokowi untuk mengatasi persoalan kurangnya stok pupuk subsidi. Presiden menjanjikan akan mengundang Gapoktan, Perpadi, serta para penjual pupuk se-Jawa Tengah ke Istana Negara, Jakarta, untuk bertemu dengan Bulog membahas masalah tersebut.
(Baca: Polemik Pangan, Mentan: Praktik Mafia dari Beras hingga Pupuk)
Keluhan yang disampaikan para petani dan penjual pupuk ini berbeda dengan informasi yang diterima Presiden. Selama ini Jokowi selalu mendapat informasi dari para produsen bahwa stok pupuk melimpah. Dia tidak mengetahui ada persoalan lain terkait ketersediaan pupuk bersubsidi di lapangan.
Jokowi menjadwalkan pertemuan tersebut dilakukan setelah Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April 2019. "Nanti berbicara khusus masalah padi, beras, pupuk, mesin pengering, mesin penggilingan, mesin packaging (pengemasan), sehingga betul-betul kita berubah semuanya," kata Jokowi.