Pengusaha Dukung Komitmen Pemerintah soal Peremajaan Karet

ANTARA FOTO/Nova Wahyud
Petani memanen getah karet di Banyuasin, Sumatera Selatan, Selasa (8/1/2019). Pemerintah berencana menyerap 2.000 ton karet lokal di beberapa daerah produksi karet seperti Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, Medan dan Kalimantan, sebagai bahan campuran aspal yang akan dipergunakan untuk perbaikan jalan sepanjang 93,66 kilometer (km).
Penulis: Michael Reily
Editor: Ekarina
26/2/2019, 08.59 WIB

Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) mendukung program peremajaan karet pemerintah yang ditargetkan mencapai 50 ribu hektare per tahun. Pengusaha juga berkomitmen siap menjalankan kemitraan dengan petani apabila skema itu diperlukan untuk mendukung produktivitas karet. 

Ketua Umum Gapkindo Moenardji Soedargo menyatakan pelaku usaha merupakan mitra petani. "Kami pengusaha tidak punya kebun, petani tidak punya pabrik. Kalau bersama kami merupakan simbiosis mutualisme," kata Moenardji di Jakarta, Senin (25/2) malam.

(Baca: Kementan Siapkan Rp 47 Miliar untuk Peremajaan Karet)

Dia menjelaskan, pemerintah tengah mencari skema yang tepat untuk mengejar target peremajaan 50 ribu hektare karet setiap tahun. Kebijakan pemerintah dalam peremajaan mendapatkan dukungan penuh pengusaha.

Moenardji memaparkan, pola 60%-40% dalam setiap peremajaan karet merupakan desain yang tepat bagi keberlangsungan produksi yang menjadi keberlanjutan ekonomi petani. "Pemerintah menjamin produksi yang berkualitas karena bibit dan benih karet yang baik," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Pertanian menganggarkan Rp 47 miliar untuk peremajaan perkebunan karet seluas 6 ribu hektare pada tahun ini.  Target itu lebih rendah dibandingkan dengan target peremajaan karet tahunan Indonesia yang mencapai 50 ribu hektare sebagai salah satu kesepakatan International Triparte Rubber Council (ITRC).

Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono keputusan pendanaan masih menunggu kesepakatan lanjut pembatasan ekspor karet. "Kami baru bisa meremajakan sekitar 6 ribu hektare, butuh sisa tambahan dari sumber pendanaan lain," kata Kasdi.

Halaman:
Reporter: Michael Reily