Pemerintah menargetkan 10 koperasi petani akan dikorporasikan pada tahun depan. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, 10 korporasi tersebut akan berada di daerah lumbung pangan seluruh Indonesia.
Beberapa daerah yang koperasi petaninya siap dikorporasikan antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, serta Sulawesi Selatan. Untuk Jawa, korporasinya akan berbasis pada tanaman pangan padi.
"Kalau Papua akan kami lihat perkembanangannya," kata Amran di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/10).
Amran menjelaskan, dalam koperasi yang dikelola secara profesional seperti korporasi itu nantinya petani akan mendapatkan keuntungan karena skala bisnisnya yang lebih besar dan biaya produksi yang lebih efisien. Apalagi, di koperasi tersebut akan ada benih, alat mesin pertanian, bibit, hingga pupuk. "Jadi koperasi seperti perusahaan besar atau korporasi, tapi milik petani," katanya.
Di kesempatan yang sama Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertingga dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo mengatakan model koperasi yang menjadi korporasi ini juga akan membantu peningkatan hilirisasi komoditas unggulan petani.
Dia mencontohkan, koperasi petani di Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah dapat mengolah bawang merah hasil panennya menjadi produk bawang goreng yang khas. "Lalu untuk Kabupaten Pandeglang ada jagung serta ikan kerapu, kalau Minahasa Utara ada jagung serta kelapa," katanya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri dalam arahan kepada kepala daerah meminta agar tidak lagi menggunakan pola lama dalam menyejahterakan petani. Ia ingin pemerintah daerah menjalankan pembinaan pasca panen dan membuat pengelolaan besar di korporasi petani.
Secara khusus, Jokowi meminta korporasi tersebut masuk hingga pengemasan produk jadi petani. "Kalau pola lama yang dipakai sampai kapan pun tidak akan sejahtera," kata Jokowi.