Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BNPT) dinilai berpotensi melemahkan fungsi stabilisasi harga yang diemban Perum Bulog. Sebab lewat program ini, bantuan bagi 17,7 masyarakat miskin yang semula berupa beras Bulog dapat ditukar dengan bahan pangan lain.
“Dampaknya untuk stabilisasi Bulog melemah. Dampaknya ke depan, tangan pemerintah untuk stabilisasi harga itu hilang,” Guru Besar Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) Dwidjono Hadi Darwanto, di Jakarta, Senin (29/5).
Dwijono mengatakan, program BPNT akan mengurangi outlet Bulog. Sebab, dengan bantuan senilai Rp 110 ribu per bulan dalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) masyarakat dapat membeli bahan pangan yang dibutuhkannya melalui e-warong.
(Baca juga: Serahkan Bantuan Non-tunai, Jokowi: Biar Tidak Dikorupsi)
E-warong ini terdiri dari pedagang, agen bank, dan pihak lainnya yang ditetapkan sebagai tempat pembelian BPNT (Bantuan Pemerintah Non Tunai). Adapun warung elektronik tersebut saat ini akan menjual keperluan pokok seperti beras, gula, dan minyak goreng dengan harga terjangkau.
Menurut Dwijono, hal ini akan membuat beras Bulog yang diperuntukkan bagi program Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin) menumpuk. Ke depannya, hal ini juga akan berdampak pada menurunnya penyerapan gabah/beras petani oleh Bulog.
Dwi mengatakan menurunnya penyerapan gabah/beras petani oleh Bulog bakal berdampak pada fluktuasi harga di tingkat produsen atau petani. Artinya, harga akan makin ditentukan oleh pedangang pasar.
Selain itu, program ini dikhawatirkan mengurangi kapasitas gudang penyimpanan Bulog. Ujung-ujungnya, Bulog mesti beroperasi secara komersial. “Kalau Bulog berlaku komersial, dia sediakan berbagai macam kualitas beras, itu tidak lagi mempengaruhi harga di pasar,” katanya.
(Baca juga: Kontrol Bantuan Sosial, Pemerintah Luncurkan E-Warong)
Di sisi lain, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Karyawan Gunarso mengatakan, nantinya pengadaan beras kualitas medium-rendah akan diserahkan ke pasar. Namun, Bulog tetap akan memiliki Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang jumlahnya ditargetkan mencapai 2 juta ton untuk menghindari spekulan.
Bulog juga telah menyiapkan anggaran Rp 2 triliun untuk bangun penggilingan padi, pengering jagung, dan menambah berbagai gudang komoditi. “Bulog tetap perkuat infrastruktur dengan adanya penanaman modal Rp 2 triliun,” katanya.