Pemerintah terus berupaya menggenjot produksi beras nasional. Salah satu upayanya, Kementerian Pertanian (Kementan) akan meningkatkan luas tambah tanam (LTT) padi dan serapan gabah (sergab) nasional tahun ini. Peningkatan LTT dan sergab dapat membuat produksi beras nasional naik.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menargetkan peningkatan LTT padi di 17 Provinsi sebesar 7 juta hektare (ha) dalam lima bulan ke depan. Dengan peningkatan luas lahan tersebut, serapan gabah ditargetkan bisa mencapai 75 juta ton tahun ini, atau 20 ribu ton per hari.
(Baca: Pemerintah Siapkan 100 Ribu Hektare Lahan Untuk Jenis Padi Baru)
“Tahun ini target serapan gabah 75 juta ton, tahun kemarin target 73 juta ton, realisasi tahun lalu 78 juta ton. Ya bisalah di atas target,” katanya usai Rapat Koordinasi Gabungan Percepatan Luas Tambah Lahan (LTT) dan serapan gabah di kantornya, Rabu (3/5).
Sepanjang April hingga September 2017, kata Amran, LLT diharapkan bisa mencapai 6,5 juta sampai 7 juta hektare. Sedangkan target bulan ini bisa mencapai 1,6 juta hektare hingga 1,7 juta hektare dari 17 provinsi yang menjadi sentra produksi beras nasional.
Selain menggenjot produksi, pemerintah juga akan menjaga stabilitas harga beras nasional. Saat ini pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pangan yang fungsinya melakukan pemantauan stabilitas harga pangan. Apalagi stok beras di gudang Bulog mencapai 2,2 juta ton.
“Tidak ada alasan harga beras naik. Saya ulangi, tidak alasan harga beras naik. Stok beras di seluruh gudang Bulog Jakarta penuh dan stok (beras nasional) 2,2 juta ton. Jadi tidak ada alasan, tolong dipantau,” katanya. (Baca: Stok Beras, Gula, Minyak Goreng dan Daging Dijamin Aman Hingga Lebaran)
Selain melakukan rapat koordinasi, Kementan juga melakukan video conference terkait antisipasi kenaikan harga dan ketersediaan pangan bersama ini Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Syarkawi Rauf, serta sejumlah Kapolda, Kapolres, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, Gubernur, Walikota dan Bupati.