DPR Pertanyakan Optimalisasi Bandara Kertajati

ANTARA FOTO/M Agung Rajasa
Bandara BIJB dibangun sejak Desember 2015 dengan nilai proyek bandara mencapai Rp 2,6 triliun. Bandara Kertajati akan memiliki terminal berkapasitas 5,6 juta penumpang per tahun.
Penulis: Agung Jatmiko
12/5/2019, 14.22 WIB

Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fary Djemy Francis mempertanyakan optimalisasi Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat. Hal tersebut ia utarakan setelah menerima kunjungan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dipimpin Ali Hasan.

Dalam keterangan resmi Jumat (10/5), Fary menyebut bahwa DPRD Jawa Barat menyampaikan beberapa persoalan infrastruktur, salah satunya adalah soal optimalisasi operasional Bandara Kertajati.

Pasalnya, hingga saat ini masih banyak perusahaan maskapai penerbangan yang belum memindahkan jalur penerbangannya dari Bandara Husein Sastranegara ke Bandara Kertajati.

“Persoalan yang disampaikan oleh DPRD Provinsi Jawa Barat, menjadi catatan bagi kami dan hal itu juga sudah disuarakan Komisi V juga. Kami akan terus menyuarakan dengan pemahaman yang sama, bagaimana supaya Bandara Kertajati bisa dioptimalkan dan rute penerbangan bisa digeser,” ucap Fary di Ruang Rapat Pimpinan Komisi V DPR, Jakarta.

Terkait dengan optimalisasi Bandara Kertajati, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub) telah menjelaskan ke Komisi V DPR bahwa masih ada komponen bandara yang belum standar. Hal inilah yang menyebabkan belum semua maskapai penerbangan memindahkan rutenya ke Bandara Kertajati.

Namun, Fary tidak puas dengan penjelasan tersebut dan mempertanyakan apabila masih ada komponen yang belum memenuhi standar kebandaraan, seharusnya tidak diresmikan dahulu. Ia mengungkapkan, saat ini hanya ada satu penerbangan di Bandara Kertajati, yakni maskapai Citilink tujuan Surabaya.

"Memang saat ini ada upaya untuk cepat menyelesaikan jalan tol sebagai akses ke Bandara Kertajati.  Ini menjadi masukan bagi Komisi V dan kami akan pertanyakan langsung kepada maskapai penerbangan, kenapa mereka tidak memindahkan rute penerbangannya ke situ (Bandara Kertajati),” ungkap Fary.

(Baca: Bandara Kertajati Layani Penerbangan Umrah mulai September 2019)

Di sela-sela pertemuan dengan DPRD Jawa Barat, Fary sempat bercakap-cakap dengan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan. Fary pun langsung mempertanyakan tentang pemanfaatan Bandara Kertajati.

Dari percakapan via telepon tersebut, didapatkan kabar bahwa mulai tanggal 15 Juni 2019 mendatang, sudah ada kepastian dari pihak maskapai penerbangan terkait pemindahan rutenya ke Bandara Kertajati.

Sebelumnya, Ketua Rombongan DPRD Provinsi Jawa Barat Ali Hasan meminta kepada Komisi V DPR RI agar mendorong pemerintah pusat supaya memberikan kepastian yang kuat terkait pemindahan operasional penerbangan ke Bandara Kertajati.

Ia menungkapkan, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan perwakilan Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub. Pada pertemuan tersebut mereka mendapat informasi bahwa akan dilakukan pergeseran sebagian rute penerbangan yang ada di Bandara Husein Sastranegara ke Bandara Kertajati.

“Kita sesungguhnya berharap betul semua penerbangan komersial digeser ke Bandara Kertajati, sehingga pembangunan yang menelan dana triliunan tersebut bisa berfungsi optimal," ungkap Ali.

Ali pun menyerukan agar pemerintah pusat menyusun regulasi yang tegas dan mempercepat pekerjaan rumah di sekitar Bandara Kertajati, yakni soal infrastruktur pendukung, seperti rumah sakit, hotel, termasuk juga asrama Haji.

(Baca: Sepi Penumpang, Bandara Kertajati Didorong untuk Umroh dan Kargo)