Bisnis perhotelan dan akomodasi tumbuh seiring berkembangnya industri pariwisata. Upaya pemerintah untuk mengembangkan daerah-daerah wisata baru berdampak positif bagi pemberdayaan masyarakat setempat. Hanya, masih ada masalah ketenagakerjaan yang harus jadi perhatian.
Hal itu diungkapkan oleh startup bidang jaringan akomodasi digital, Airy. Dalam surveinya, Airy menyebut, 68% di antara pegawai mitranya tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang perhotelan. Lebih rinci, 5% hanya lulus Sekolah Dasar (SD), 17% SMP, 51% lulusan SMA/SMK non-pariwisata, 13% SMK pariwisata, 8% diploma, dan 6% sarjana.
Jaringan akomodasi Airy kini mencapai lebih dari 1.000 properti yang mencakup 16 ribu kamar di 90 kota. Jumlah pegawai yang bekerja pada mitra properti tersebut mencapai 5.270 orang.
Vice President Commercial Airy Viko Gara mengungkapkan, mitra Airy kesulitan untuk dapat tenaga kerja yang sesuai kebutuhan. "Kami meluncurkan Airy Community untuk memberikan terobosan penguatan kapasitas sumber daya manusia," kata Viko dalam Katadata Forum di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (3/7).
(Baca: Teknologi Dorong Peningkatan Kualitas Bisnis Penginapan)
Airy Community telah berjalan sejak tahun 2018 yang melibatkan 594 peserta dengan lokasi pelatihan di berbagai daerah. Contohnya, Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (Jabodetabek), Malang, Samarinda, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya.
Tahun ini, Airy Community akan menargetkan pelatihan hingga 4 ribu orang serta implementasi di 13 kota yang berbeda. Pelatihan ini diharapkan akan membuat sumber daya manusia menjadi lebih kompetitif.
Viko juga membuka peluang untuk berkolaborasi dengan pemerintah, seperti Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pariwisata. "Jika ada pelatihan berdasarkan kerangka yang pemerintah susun, pastinya bakal ada nilai tambah lebih besar," ujarnya.
Airy juga memberikan fasilitas bagi mitra properti Airy dan karyawan untuk mengakses sistem pemesanan dan keuangan. Sehingga, informasi dan manajemen lebih efisien. Airy mengklaim tingkat okupansi mitra properti kategori Flagship naik hingga 70% per bulan, serta biaya operasional turun 35%.
Direktur Bina Standardisasi Kompetensi dan Pelatihan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Sukiyo menjelaskan, skema pelatihan juga ada lewat Balai Latihan Kerja (BLK). Dua fokus BLK untuk tenaga kerja perhotelan baru ada di Medan dan Bekasi.
Dia mengungkapkan, lembaga pelatihan harus memiliki program untuk memberikan kemampuan kepada orang yang belum punya kemampuan, memberikan peningakatan kemampuan jika sudah ada, serta memberikan penggantian kemampuan yang sudah tidak lagi relevan.
(Baca: Punya 1.000 Mitra, Airy Berencana Ekspansi Tahun Ini)
Menurut Sukiya, tidak ada batasan bagi masyarakat yang ingin mengikuti pelatihan. "Program pemerintah yang memperbesar pariwisata, mungkin arahnya bakal lebih untuk perhotelan, kami silakan masyarakat untuk akses keahlian," katanya.
Dia menyebutkan, meski hanya ada 2 BLK yang fokus dalam pariwisata, Kementerian Ketenagakerjaan secara total memiliki 305 BLK yang tersebar di Indonesia. Dia pun memastikan BLK akan memenuhi kebutuhan terhadap pasar kerja yang sesuai di tiap daerah.
Sementara itu, Kepala Bidang Aksesibilitas Kementerian Pariwisata Agus Setiawan menjelaskan pihaknya telah mengembangkan enam perguruan tinggi bidang pariwisata. Empat daerah yang sudah ada adalah Bandung, Medan Makassar, dan Bali.
Nantinya, dua tambahan pendidikan tinggi dari Kementerian Pariwisata akan dibangun di Lombok dan Palembang. "Korelasi antara teknologi dan sumber daya manusia pariwisata jelas ada, kita juga siapkan," ujar Agus.