Adopsi teknologi di segala bidang adalah keniscayaan, termasuk perbankan. Para pemangku kebijakan di dunia menilai, bank yang tidak mengadopsi teknologi atau beralih ke digital lambat laun bakal tergantikan. Salah satu industri yang bisa menggantikan peran bank adalah financial technology (fintech).
Chair of the Financial Stability Board, Governor of the Bank of England Mark Carney menyampaikan, instansinya melakukan stress test terkait kondisi industri keuangan lima tahun ke depan pada 2017. Hasilnya, "nilai (fungsi) perbankan akan terpecah," ujarnya di Bali International Convention Center, Bali Kamis (11/10).
Ini mengejutkan bagi pemerintah Inggris. Karenanya, parlemen Inggris langsung mengkaji kebijakan yang mengatur fintech. Di satu sisi, pemerintah juga mengkaji kebijakan yang memungkinkan fintech mendapat ruang untuk berinovasi. "Saya rasa Anda tidak akan menemukan siapapun yang ingin melindungi si petahana dalam konteks investasi," kata dia.
Apalagi, setengah dari Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Inggris masih mengandalkan pembiayaan internal. Alasannya, mereka enggan menghabiskan uang dan waktu untuk mengajukan pinjaman ke perbankan. Mereka pun bisa mengajukan pinjaman ke fintech. "Ini (fintech) tidak menarik likuiditas keluar tetapi menambah likuiditas baru ke sistem. Model seperti itulah yang akan menjangkau UKM," ujarnya.
(Baca juga: 12 Poin Kesepakatan Soal Fintech di Forum IMF-World Bank)
Hal senada juga terjadi di Afrika Selatan. Chair of the IMFC and Governor of the Reserve Bank of South Africa Lesetja Kganyago mengatakan, bank di negaranya mulai beralih ke digital. "Ada bank yang kami beri lisensi tapi tidak ada satu pun yang buka cabang baru," kata dia. Kebanyakan perbankan di Afrika Selatan menggunakan ponsel dalam menyediakan layanan kepada masyarakat.
Untuk itu, instansinya membangun bagian khusus yang berisi orang-orang dengan kemampuan digital yang baik. "Kami harus sediakan orang yang bisa awasi ketangguhan siber dari sistem perbankan. Apakah regulator yang ada tidak berguna? ya tidak. Mereka masih perlu mengawasi perbankan," kata dia.
Bagaimana dengan Indonesia? Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, bahwa pemerintah akan menerapkan kebijakan yang longgar atau light touch regulation terkait ekonomi digital termasuk fintech. "Terlepas dari bank milik negra atau bukan, bagaimana tranformasi ini memberi manfaat maksimal bagi ekonomi dan rakyat dengan biaya transisi sekecil mungkin," kata dia.
Menurutnya, perbedaan aturan antara fintech dan perbankan ini perlu karena risiko dan model bisnis yang berbeda. "Model baru ini tidak memiliki medan permainan yang sama. Apakah kompetisinya adil? Sebetulnya ini bisa digunakan untuk framing, bahwa tingkat kompetisi ini bisa digunakan untuk melindungi mdoel bisnis yang mapan dan menekan inovasi," ujarnya. Untuk itu, ia mendorong perbankan turut berinovasi atau berkolaborasi.