OJK Akan Wajibkan Pinjaman Daring Sisihkan 5% Fee untuk Dana Perlindungan Lender

Beri 20 rekomendasi judul yg menarik untuk artikel ini:

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan penyelenggara pinjaman daring (Pindar) membentuk dana cadangan atau pooling funds untuk memperkuat perlindungan pemberi dana atau lender. 

Dalam draft perubahan Peraturan OJK (POJK) Nomor 40 Tahun 2024, dana tersebut ditetapkan paling sedikit 5% dari platform fee bersih yang diperoleh dari setiap penyaluran pendanaan.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan, ketentuan pooling fundsmerupakan bagian dari upaya memperkuat perlindungan lender sekaligus meningkatkan manajemen risiko penyelenggara Pindar.

“Ketentuan pooling funds pada prinsipnya bertujuan memperkuat pelindungan Lender dan menjadi bagian dari penguatan manajemen risiko Penyelenggara,” kata Agusman dalam pernyataan tertulis dikutip Jumat (9/10).

Dalam Pasal 149A draft perubahan POJK 40/2024, pembentukan pooling funds ditujukan untuk menyelesaikan kerugian yang berdampak kepada pemberi dana akibat kesalahan atau kelalaian penyelenggara.

Pada ayat (4) dan ayat (5), disebutkan pooling funds wajib ditempatkan pada deposito atas nama penyelenggara pada bank umum atau bank umum syariah, dan/atau Surat Berharga Negara (SBN). 

Adapun pooling funds hanya dapat dicairkan atas persetujuan OJK. Pada ayat (6), disebutkan penghasilan bunga atau kupon atas pooling funds dapat digunakan untuk operasional penyelenggara. 

Agusman mengatakan, pemilihan instrumen yang aman dan likuid dimaksudkan untuk memastikan dana cadangan dapat digunakan saat dibutuhkan. Sementara itu, imbal hasil dari penempatan dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan operasional dan keberlanjutan usaha penyelenggara Pindar.

“Penempatan pooling funds pada instrumen yang aman dan likuid bertujuan memastikan dana dapat tersedia ketika diperlukan. Imbal hasilnya dapat mendukung operasional dan keberlanjutan usaha Penyelenggara,” ujarnya.

Sebagai informasi, ketentuan pooling funds tersebut tercantum dalam draft perubahan POJK 40/2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Agusman menyatakan OJK menargetkan perubahan aturan tersebut terbit pada 2026.