Beberapa negara seperti Singapura, Australia, Taiwan, Amerika Serikat (AS) hingga Jerman melarang pemakaian aplikasi rapat online Zoom, karena alasan keamanan data pengguna. Di Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berencana membuat aplikasi serupa sebagai alternatif.
Kementerian Pendidikan Singapura melarang penggunaan Zoom di sekolah-sekolah. Sebab, salah satu sekolah yang membuat kelas Geografi di Zoom berisi 36 siswa disusupi seseorang tidak dikenal. Kejadian itu dikenal dengan nama Zoombombing.
Orang asing itu kemudian menyebarkan gambar-gambar tidak senonoh di tengah pembelajaran. Karena itu, Kementerian Pendidikan Singapura berencana membawa kasus ini ke kepolisian.
"Ini insiden yang sangat serius," kata Divisi Teknologi Kementerian Singapura Aaron Loh dikutip dari The Guardian, pada akhir pekan lalu (11/4). (Baca: Zoom Diragukan Keamanannya, Ini 8 Aplikasi Lain untuk Rapat Virtual)
Sebagai tindakan pencegahan, para guru diminta tidak menggunakan Zoom sementara waktu dalam proses pembelajaran online. "Kami akan menangguhkan penggunaan Zoom sampai masalah keamanan ini diselesaikan," kata Loh.
Menanggapi kasus tersebut, Zoom menyatakan komitmennya untuk meningkatkan keamanan. "Kami berkomitmen untuk menyediakan alat dan sumber daya yang dibutuhkan para pendidik pada platform yang aman dan terlindungi," kata Kepala Pemasaran Zoom Janine Pelosi, melalui pesan elektronik.
(Baca: Privasi Data Diragukan, Zoom Rekrut Mantan Kepala Keamanan Facebook)
Untuk pembelajaran, Zoom sebenarnya sudah memperbaiki pengaturan default mereka. Pengguna bisa mengaktifkan ruang tunggu virtual dan memastikan hanya host yang dapat berbagi layar secara default.
Selain Singapura, pemerintah Taiwan melarang badan publik menggunakan Zoom. Dikutip dari BBC.com, larangan itu muncul setelah Zoom kedapatan mengalihkan panggilan ke Tiongkok.
Pemerintah Taiwan pun menyarankan badan publik menggunakan aplikasi dari Google atau Microsoft untuk rapat online. (Baca: Elon Musk Potong Gaji Karyawan Tesla 30% Akibat Pandemi Corona)
Para peneliti dari Citizen Lab mengungkapkan bahwa Zoom menggunakan enkripsi non-standar untuk mengalihkan panggilan dari Amerika Utara ke Tiongkok. Peneliti pun memperingatkan bahwa Zoom tidak cocok digunakan untuk pemerintahan atau bisnis karena khawatir spionase.
Angkatan Pertahanan Australia (The Australian Defence Force) juga melarang anggotanya menggunakan Zoom. Larangan itu muncul setelah komedian asal Australia Hamish Blake mengisengi pengguna Zoom.
Secara tiba-tiba, Blake muncul dalam sebuah rapat online. Bahkan, ia muncul saat rapat online Angkatan Udara Australia.
(Baca: Keamanan Zoom Diragukan, Kominfo Kaji Buat Aplikasi Rapat Virtual)
Dikutip dari ZDNet, penasehat Senat AS memperingatkan anggota Senat dan staf mereka agar tidak menggunakan Zoon karena persoalan keamanan. Penasihat Senat memang tidak melarang penggunaan Zoom, tetapi mendesak stafnya dan menyarankan pada anggota Senat untuk mencari alternatif lain seperti Skype.
Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (Federal Bureau of Investigation/FBI) pun sudah lama memperingatkan sekolah-sekolah tentang bahaya pengaturan default Zoom. Kantor Jaksa Agung New York juga meminta klarifikasi terkait upaya menjaga keamanan data pengguna.
Kementerian Luar Negeri Jerman dalam surat edaran pekan lalu meminta karyawannya berhenti menggunakan Zoom. Hal ini karena masalah keamanan dan privasi data pengguna aplikasi.
(Baca: Kominfo Dukung Sri Mulyani Pungut Pajak Zoom dan Netflix Saat Pandemi)
Di Indonesia, Kominfo meragukan keamanan data pengguna Zoom. Kominfo kemudian berkoordinasi dengan lembaga pemerintahan lain untuk menjaga keamanan saat rapat.
"Kami koordinasikan untuk menjaga komunikasi penting termasuk rapat terbatas dijaga dengan baik. Dijamin kerahasiaannya," ujar Menteri Kominfo Johnny G Plate, beberapa waktu lalu (7/3).
Karena itu, kementerian berencana membuat aplikasi serupa sebagai alternatif dari Zoom. "Aplikasi khusus itu kami sedang mempelajari," kata dia.
Johnny mengatakan, Telkomsel sedang menyiapkan model layanan yang sama untuk rapat virtual bagi pengguna di Indonesia. Kementerian juga tengah menyiapkan aplikasi video conference untuk internal. "Kami lagi menjajaki (aplikasi rapat online). Nanti kami akan update perkembangannya," ujar Johnny.
(Baca: Keamanan Data Dikeluhkan Pengguna, Zoom Fokus Memperbaiki Privasi)