Rudiantara Jelaskan Proses Blokir Konten Vulgar Youtuber Kimi Hime

Katadata/Cindy Mutia Annur
Ilustrasi. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menjelaskan proses pemblokiran konten Youtuber Kimi Hime.
Penulis: Desy Setyowati
26/7/2019, 19.54 WIB

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rudiantara menegaskan, instansinya telah menghubungi YouTuber Kimi Hime sebelum memblokir konten. Ia berharap, perempuan dengan nama asli Kimberly Khoe itu menyesuaikan unggahannya dengan tatanan nilai masyarakat Indonesia.

Rudiantara menyatakan penilaian setiap orang terhadap norma yang berlaku berbeda-beda. "Saya dengan anak saya yang milenial, value-nya juga beda. Tapi kami berpatokan ke masyarakat umum yang sebesar-besarnya," kata Rudiantara usai acara Ulang Tahun Blibli.com ke-8 di Jakarta, Jumat (26/7).

(Baca: Youtuber Kimi Hime Raih Miliaran per Tahun dari Konten yang Buat Heboh)

Karena itu, ia berharap Kimi Hime mau menyelaraskan konten-kontennya dengan norma yang berlaku di Indonesia. Apalagi, ada beberapa penonton YouTube-nya yang merupakan anak-anak. "Saya tidak tahu jumlahnya berapa (penonton di bawah umur), sedikit atau banyak kan berpengaruh juga. Jadi kami utamakan pembinaan," katanya.

Secara umum, dia menegaskan bahwa kementeriannya bakal memberitahukan konten-konten apa saja yang dianggap bermasalah kepada pemiliknya ataupun platform. Hal seperti ini juga pernah dilakukan Kementerian Kominfo terhadap TikTok dan Telegram.

Lagipula, Kementerian Kominfo hanya meminta Google menangguhkan tiga video Kimi Hime karena dianggap vulgar. Selain itu, ada enam konten lainnya yang diminta untuk dibatasi penyebarannya. "Kami juga tidak mengatakan dia salah. Oke kami undang, bicarakan baik-baik. Kami kan tidak otoriter," kata Rudiantara.

(Baca: Kontennya Diblokir Kominfo, Youtuber Kimi Hime Minta Bantuan Jokowi)

Keterlibatan YouTube Dkk Meminimalkan Penyebaran Konten Vulgar

Untuk mengidentifikasi konten negatif, termasuk yang dianggap vulgar, Kementerian Kominfo mengerahkan mesin pengais dan tim khusus. Dalam hal Kimi Hime, kementeriannya mendapat aduan dari masyarakat dan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Saya tidak tahu (kenapa tidak terjaring mesin pengais Kominfo). Kan dia terdaftar di YouTube sudah sejak 2012. Konten seperti itu dimulai kapan?" kata Rudiantara.

Ia menilai, perlu peran serta perusahaan pengembang media sosial seperti YouTube, Google, Facebook, dan lainnya dalam meminimalkan penyebaran konten negatif. Hal ini juga sudah disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat bertandang ke Prancis pada Mei lalu. Pertemuan itu dihadiri sekitar delapan kepala negara dan beberapa pengembang media sosial.

(Baca: Kominfo Laporkan Sembilan Konten Youtuber Kimi Hime ke Google)

Rudiantara mengatakan, pemerintah meminta agar platform media sosial mengadopsi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan mesin pembelajar untuk menyaring konten negatif. Daftar kata kuncinya (keyword) akan diserahkan langsung oleh pemerintah.

"Kami kan tidak bisa juga (memantau) semuanya. Kami tidak tahu siapa mau mengunggah apa. Mayoritas, kalau  sudah diunggah atau situs aktif, baru ketahuan. Jangan sampai pemerintah berhadapan dengan rakyat sendiri. Platform harus jadi solusi," kata dia.

Terkait peringatan dari Kominfo, Kimi Hime membuat konten untuk meminta bantuan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui akun YouTube-nya. Kimi merasa kontennya tidak melanggar peraturan, seperti yang disampaikan Kementerian Kominfo.

“Dari segi material, waktu, dan emosional, menurut saya ini sangat menguras sekali. Saya tidak tahu harus mengadu ke mana lagi selain ke Pak Presiden, yang saya tahu memang peduli dengan industri gim dan para kreator,” katanya sembari menangis, melalui akun YouTube-nya, kemarin (25/7).