Platform media sosial Twitter mengklarifikasi tuduhan yang menimpanya yang dinilai tak netral dalam menghadapi Pemilihan Umum (2019). Dalam laman situs blognya, Twitter menyatakan berkomitmen memegang teguh prinsip-prinsip keterbukaan, transparansi, dan ketidakberpihakan dalam politik di Indonesia.
Sebagai salah satu wadah aspirasi pandangan politik masyarakat, platform ini menegaskan proses penegakkan kebijakannya pada ketidakberpihakan dan tidak mengambil tindakan apa pun berdasarkan sudut pandang politik. Penegakkan kebijakan ini dilakukan di semua konten yang muncul di linimasa penggunanya, “Produk dan kebijakan kami tidak pernah diciptakan atau dikembangkan berdasarkan ideologi politik,” ujar Twitter pada laman blog resminya, Selasa (2/4).
Sebelumnya, isu keberpihakan Twitter ramai diperbincangkan karena platform media sosial tersebut telah menghapus (take down) sejumlah akun salah satu pendukung calon presiden dan wakil presiden. Itulah yang menjadi pemicu tuduhan keberpihakan Twitter.
(Baca: Debat Capres Usai, Sentimen Negatif di Twitter Lebih Tinggi ke Prabowo)
Twitter pun membantah tuduhan tersebut. Twitter mengaku telah berusaha proaktif dalam mengidentifikasi dan menangani akun-akun yang dianggap bermasalah, tanpa mengaitkan keberpihakan politik maupun menargetkan pengguna ataupun wilayah geografis tertentu.
“Tujuan kami adalah untuk meningkatkan kepercayaan yang dimiliki para pemilik akun Twitter akan metrik jumlah pengikut dan untuk memastikan bahwa akun spam telah dihapus dari platform kami,” ujar Twitter.
Kerap munculnya tema-tema politik di Trending Topic Twitter juga menimbulkan prasangka negatif penggunanya. Twitter pun kembali membantah, karena trending topic diolah menggunakan mesin algoritma khusus, yang diklaimnya obyektif. Pihaknya menegaskan bahwa trending topic tidak ditentukan oleh jumlah total cuitan pada suatu topik saja, melainkan jumlah cuitan dalam periode waktu tertentu (percepatan).
(Baca: Badan Siber Ajak Facebook dan Twitter Cegah Hoaks Selama Pilpres)
Terkait pemilu dan pilpres, Twitter Indonesia mengatakan tengah bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memverifikasi akun kandidat, pejabat terpilih, dan pihak-pihak terkait dalam Pemilu yang terlibat aktif di platformnya. Hal ini dilakukan untuk memastikan mereka telah memenuhi standar verifikasi, sehingga mendukung percakapan publik yang sehat dan memastikan keaslian akun.
Di level global, Twitter telah membentuk tim khusus yang menegakkan aturan mereka tanpa memihak. Jika ada pengguna yang merasa keberatan dengan keputusan yang telah ditetapkan, Twitter menyediakan proses banding yang dapat diajukan oleh pengguna. Dalam proses banding ini, pengguna dapat memberikan argumennya terhadap kesalahan yang Twitter lakukan dalam menerapkan kebijakannya.
"Hal ini dilakukan untuk memastikan keadilan dan objektivitas dalam setiap keputusan yang kami ambil," ujar Twitter.
(Baca: Jokowi atau Prabowo, Siapa yang Lebih Populer di Twitter Tahun 2018?