Regulasi Taksi Online Masih Terkendala SIM A dan Uji KIR
Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 108 Tahun 2017 mengenai taksi online sudah berlaku lebih dari sepekan. Namun, dalam implementasinya, masih ada beberapa kendala seperti kewajiban pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) A Umum dan uji kendaraan bermotor (KIR).
Direktur Angkutan dan Multimoda Kemenhub Cucu Mulyana menjelaskan, biaya uji KIR di setiap daerah berbeda, disesuaikan dengan peraturan daerah (perda) masing-masing. Alhasil, persoalan atas implementasi Permenhub Nomor 108 khususnya uji KIR ini, juga berbeda di tiap daerah.
Kementerian Perhubungan akan berkoordinasi apabila terdapat daerah yang hingga batas masa operasi simpatik berakhir belum bisa mengatasi persoalan itu. “Bagi yang bermasalah saja (akan dikoordinasikan),” ujar Cucu dalam diskusi bertema ‘QUO Vadis Trasportasi Online’ di Hotel Grand Mercure, Jakarta, Jumat (9/2).
(Baca juga: Astra dan Djarum Dikabarkan Ikut Suntik Go-Jek Sekitar Rp 3 Triliun)
Cucu mengatakan, nantinya akan dibentuk tim evaluasi yang terdiri dari perwakilan instansi terkait, guna membahas persoalan-persoalan yang timbul dari implementasi Permenhub Nomor 108 Tahun 2017. Adapun Permenhub tersebut mengatur mengenai Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam Trayek, yang berlaku sejak 1 Februari 2018.
Selain uji KIR, pengemudi taksi online juga masih mengeluhkan kewajiban memiliki SIM A umum. Dalam diskusi ini, Ketua Asosiasi Driver Online (ADO) Christiansen FW mengatakan bahwa di lapangan ada pengemudi yang mendapati biaya pembuatan SIM A di Jakarta mencapai Rp 1,2 juta, sementara tarif resminya hanya ratusan ribu rupiah. “Padahal tidak ada kenaikan (tarif) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) SIM,” ujar dia.
Perwakilan bagian Media dan Publikasi Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri M Arsal Sahban pun menegaskan bahwa instansinya sudah menyampaikan kepada seluruh jajaran untuk tidak memanipulasi biaya pembuatan SIM.
(Baca juga: Rudiantara Bocorkan Rencana Investor Lokal Suntik Modal Unicorn)
Hanya saja, ia mengakui bahwa masih ada penyimpangan dalam implementasinya, bukan hanya dari sisi kepolisian tetapi juga masyarakat. “Kalau kami dapat laporan, kami senang,” ujar dia.
Selain itu, ia menyampaikan bahwa sanksi Tindakan Pelanggaran (Tilang) tak akan diberikan kepada pengemudi taksi online yang belum memenuhi syarat Permenhub Nomor 108 Tahun 2017. Selama masa operasi simpatik, pengemudi hanya akan diberikan surat teguran.