Kata Gojek, Grab, Maxim soal Wacana Prabowo Terbitkan Perpres Ojol Akhir Tahun

PT GoTo Gojek Tokopedia, Grab Indonesia, dan Maxim buka suara soal wacana Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden atau Perpres Ojol, yang ditargetkan terbit akhir tahun ini.

Direktur Public Affairs and Communications GoTo Gojek Tokopedia Ade Mulya menilai rencana Presiden Prabowo menerbitkan Perpres Ojol merupakan upaya pemerintah menciptakan landasan hukum yang adil, transparan, dan berkelanjutan bagi industri transportasi online.

“GoTo sepenuhnya mendukung inisiatif pemerintah dalam menciptakan landasan regulasi yang menjamin keberlanjutan, keadilan, dan transparansi dalam industri transportasi daring di Indonesia,” ujar Ade dalam keterangan pers, Rabu (29/10). 

“Penyusunan Perpres ini kami pandang sebagai peluang untuk memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan,” Ade menambahkan.

GoTo Gojek Siap Ikut Bahas Perpres Ojol

GoTo Gojek Tokopedia berharap aturan yang akan dituangkan dalam bentuk Perpres itu menghadirkan keseimbangan antara perlindungan mitra pengemudi taksi online dan ojol, ruang inovasi teknologi, dan daya saing industri.

Menurut GoTo Gojek Tokopedia, regulasi yang adaptif dan kolaboratif akan menjaga fleksibilitas mitra sekaligus memastikan pertumbuhan berkelanjutan sektor mobilitas digital nasional.

“Pendekatan yang seimbang akan memastikan seluruh pihak, baik mitra, pelanggan, dan pelaku industri, dapat terus tumbuh bersama,” ujar Ade.

GoTo Gojek Tokopedia disebut siap berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pembahasan Perpres, baik melalui forum formal maupun koordinasi langsung dengan kementerian terkait.

Perusahaan menilai pendekatan kolaboratif penting agar regulasi yang dihasilkan bersifat praktis, proporsional, dan efektif di lapangan. “GoTo tumbuh bersama jutaan mitra pengemudi dan pelanggan di seluruh Indonesia,” kata Ade.

Grab Harapkan Perpres Ojol Atur Status Pengemudi Sebagai Mitra

Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza Munusamy mengatakan perusahaan mengapresiasi perhatian dan inisiatif pemerintah dalam menyiapkan Perpres yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan pengemudi transportasi online, sebagai bagian penting dari ekonomi digital nasional.

“Kami menghormati proses penyusunan regulasi yang tengah berlangsung dan percaya bahwa kebijakan yang berimbang akan memperkuat ekosistem transportasi digital yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Tirza dalam keterangan pers, Selasa (28/10).  

Grab berharap Perpres ojol yang memuat status hubungan kerja antara perusahaan dan mitra dikaji dengan cermat. Perusahaan berkomitmen untuk terus memperkuat dukungan terhadap mitra pengemudi taksi online dan ojol melalui model kemitraan. 

Menurut Tirza, model hubungan bisnis itu terbukti memberikan fleksibilitas dan peluang ekonomi bagi jutaan masyarakat Indonesia. “Melalui skema ini, mitra dapat mengatur waktu kerja sesuai kebutuhan, sekaligus memperoleh akses terhadap perlindungan sosial dan manfaat kesejahteraan jangka panjang,” kata dia. 

Dia mencontohkan pengalaman di beberapa negara yang telah menerapkan klasifikasi status karyawan. Di Spanyol, platform seperti Glovo hanya mampu mempertahankan sekitar 17% mitra sebelumnya, sementara Deliveroo keluar dari pasar dan Uber melakukan pengurangan jumlah mitra. 

Di Swiss, Uber Eats hanya mampu mempertahankan sekitar 33% pengemudi setelah melakukan klasifikasi ulang status kerja menjadi karyawan. Sementara itu, di Inggris, kebijakan serupa membuat jumlah pengemudi Uber berkurang hingga 85.000 orang.

Berdasarkan pengalaman di berbagai negara, penerapan model kemitraan baru berpotensi memangkas jumlah mitra aktif secara drastis, bahkan hanya mampu menyerap 10% – 20% mitra aktif saat ini.

Perubahan itu dinilai tidak hanya akan menekan jumlah pengemudi, tetapi juga memicu kenaikan pengangguran dan membatasi akses masyarakat terhadap sumber pendapatan fleksibel.

Oleh karena itu, Grab menegaskan pentingnya pendekatan regulasi yang disesuaikan dengan konteks dan karakteristik pasar Indonesia, agar keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem transportasi online tetap terjaga.

Grab juga meluncurkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi, di antaranya:

• Perlindungan sosial dan asuransi kerja: Bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan kemudahan akses perlindungan sosial serta asuransi kecelakaan kerja bagi mitra.
• Layanan darurat 24 jam: Melalui kanal Grab Respon Cepat (GERCEP) yang beroperasi penuh waktu untuk membantu mitra dalam situasi mendesak.
• Pelatihan dan pengembangan diri: Program GrabAcademy menyediakan pelatihan digital dan kewirausahaan guna meningkatkan kompetensi mitra.
• Fasilitas kesejahteraan mitra: Melalui GrabBenefits, mitra dapat mengakses berbagai fasilitas seperti voucher servis kendaraan, voucher bahan bakar, bantuan modal usaha, serta dukungan cepat tanggap GrabSupport selama 24 jam.
• Program pendidikan: Sejak 2022, GrabScholar telah memberikan beasiswa kepada lebih dari 3.474 pelajar di 171 kota di Indonesia, mencakup dukungan biaya hidup, buku, dan uang sekolah dari jenjang SD hingga perguruan tinggi.

Grab berharap agar rancangan Perpres yang tengah disusun pemerintah dapat mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan, keberlanjutan, dan fleksibilitas, tiga elemen utama yang menjadi ciri khas sektor transportasi online.

“Grab percaya bahwa regulasi yang baik adalah regulasi yang mendorong kesejahteraan tanpa mengorbankan keberlanjutan ekosistem dan kesempatan ekonomi bagi masyarakat luas,” ujar Tirza. 

Maxim Berharap Perpres Ojol Dibahas Inklusif

Maxim Indonesia masih menunggu informasi resmi dari pemerintah terkait proses penyusunan Perpres ojol. Development Director Maxim Indonesia Dirhamsyah berharap proses penyusunan regulasi ini dapat dilakukan secara inklusif, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk perusahaan penyedia layanan e-hailing.

Menurut dia, pelibatan semua pihak penting untuk menciptakan regulasi yang berimbang dan berkelanjutan. “Maxim siap berpartisipasi aktif untuk memberikan masukan dari perspektif industri demi mewujudkan keputusan terbaik bagi keberlanjutan ekosistem transportasi daring di Indonesia,” ujar dia dalam keterangan pers, Senin (27/10).

Sebagai salah satu perusahaan penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi, Maxim menilai bahwa kebijakan yang tepat dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para mitra pengemudi, tanpa mengurangi fleksibilitas kerja yang selama ini menjadi keunggulan utama dalam model kemitraan di sektor transportasi online.

Prabowo Siapkan Perpres Ojol

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pemerintah tengah menyiapkan Perpres yang mengatur sektor transportasi online seperti ojol.

“Utamanya, perlindungan teman-teman ojol,” kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/10).

Sekretariat Negara sudah menerima draf Perpres ojol itu. Ia akan melanjutkan proses komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Pemerintah, kata dia, tengah mencari jalan keluar terbaik agar regulasi yang disusun dapat memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi seluruh pihak yang terlibat.

Pembahasan aturan itu telah mencapai tahap akhir dan hanya menyisakan beberapa hal teknis yang perlu disepakati bersama perusahaan aplikator seperti Gojek, Grab, Maxim, inDrive.

Pemerintah menargetkan Perpres Ojol dapat diselesaikan dalam waktu dekat, atau bahkan sebelum akhir tahun ini.

"Mungkin, sangat mungkin (rampung tahun ini). Sudah ada. Hanya ada beberapa yang masih harus dicari titik temunya. Tetapi secara umum, sudah hampir semua," kata Prasetyo.

Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna, mengatakan pemerintah terus berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan penyedia layanan ojol untuk memberikan pelayanan terbaik terhadap mitra pengemudi.

“Pemerintah diskusi terus ke perusahaan besar ojol untuk cari pelayanan terbaik untuk pengemudi, juga efisiensi dan tidak terjadi persaingan yang saling merugikan,” kata Prabowo saat memberikan arahan pembukaan Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka Jakarta, Senin (20/10).

Prabowo memandang profesi pengemudi ojol punya dampak luas terhadap perekonomian rakyat. Ia mencontohkan sekitar dua juta pelaku UMKM saat ini mengandalkan layanan ojol untuk mendukung kegiatan jual-beli.

Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menilai layanan ojol turut menjadi penopang ekonomi digital dan memberikan lapangan kerja bagi sekitar enam juta orang. “Kami ingin lapangan kerja ojol ini terjamin. Kalau tidak salah ada empat juta pengemudi ojol di dua perusahaan besar itu,” ujar Prabowo.