Startup Mbiz, Sediakan E-Procurement untuk Cegah Korupsi

Perusahaan rintisan (startup) Grup Lippo, PT Brilliant Ecommerce Berjaya atau Mbiz.co.id, menawarkan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) yang terintegrasi. Solusi ini diharapkan dapat mencegah korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa di institusi pemerintah maupun perusahaan swasta.

Chief Executive Officer (CEO) Mbiz Rizal Paramarta mengatakan, perusahaannya menawarkan layanan pengelolaan anggaran, proses persetujuan, order, fulfillment tracking, pembayaran, hingga spend reporting dan analisis di dalam satu platform. "Baru kami yang menerapkan model bisnis seperti ini di Indonesia," ujar Rizal di kantornya, Jakarta, Rabu (26/9).

Model bisnis tersebut dinilai mampu meminimalisasi potensi korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. "Kalau user memesan barang dengan harga yang bukan merupakan harga terendah, akan terlacak. Transaksi secara langsung antara vendor dan pengguna juga minim karena ada kami sebagai penengah" kata dia.

Mbiz merupakan e-commerce dengan skema Business to Business (B2B) yang berdiri sejak Juli 2015. Para vendor bisa menawarkan produknya lewat platform Mbiz. Saat ini, Mbiz sudah menggaet 3 ribu vendor yang menyediakan 90 ribu produk atau stock keeping unit (SKU). Mbiz pun membukukan total transaksi bersih atau nett merchandise value (NMV) senilai Rp 1 triliun.

Layanan Mbiz sudah digunakan oleh 200 perusahaan dan ribuan pengguna individu. "Sebanyak 80% produk yang ada di platform disediakan oleh tiga vendor, supaya ada pembanding," kata dia. Dengan begitu, pilihan produk barang dan jasa menjadi beragam dan bisa meningkatkan efisiensi perusahaan.

Produk yang tersedia dibagi dalam 11 kategori, yakni peralatan industri, mesin dan bahan baku; otomotif dan transportasi; elektronik dan telekomunikasi; peralatan rumah, penerangan, dan konstruksi; peralatan kantor dan penyimpanan; kesehatan dan peralatan medis; pakaian, tekstil, dan aksesoris; agrikultur dan produk segar; groceries; olahraga, hobi dan hiburan; serta, jasa.

Yang menarik, pengguna Mbiz lebih banyak membeli produk jasa, seperti cleaning service atau petugas keamanan sejak tahun ini. "Misalnya, pengguna mulai menyewa komputer ketimbang membeli. Mereka tidak pusing kalau rusak. Kalau sudah tidak dipakai, bisa dikembalikan ke vendor," katanya. Tren seperti ini terjadi juga di luar negeri. Hal ini membuat 80% produk yang paling banyak dibeli di platform Mbiz adalah jasa.

(Baca: Pemerintah Akan Wajibkan Barang E-commerce Kantongi SNI)

Tingkatkan Efisiensi

Chief Operational Officer Mbiz Ryn Hermawan mengatakan, layanan Mbiz meningkatkan efisiensi perusahaan. "Salah satu perusahaan multinasional  mencoba tiga bulan, bisa menghemat 27% dari anggaran sebelumnya," kata dia. Bahkan, ia mengklaim vendor juga mendapat keuntungan lebih jika bergabung dengan Mbiz.

Keuntungan lainnya adalah vendor bisa meminjam uang ke bank dengan proses yang lebih mudah. Pasalnya, Mbiz memiliki data-data transaksi vendor yang bisa dipakai sebagai jaminan atau dasar bagi bank untuk memberikan pinjaman. Untuk itu, Mbiz selektif dalam memilih vendor.

Keuntungan lain bagi vendor adalah Mbiz dapat memperluas pasarnya hingga ke seluruh Indonesia. Mbiz membangun ekosistem antara vendor dan konsumen penggunanya. "Dengan keuntungan seperti ini, kami bernegosiasi supaya harga yang ditawarkan kepada pengguna menjadi lebih murah," ujar Ryn.

Chief Commercial Officer Mbiz Andik Duana Putra menambahkan, perusahaan mengambil untung dari margin yang dibebankan kepada vendor. Besaran marginnya berbeda-beda, menyesuaikan dengan ketentuan masing-masing vendor.

Meskipun layanannya sudah berkembang, Mbiz belum berencana ekspansi ke luar negeri. Alasannya, pasar e-commerce B2B di Indonesia masih sangat besar. Bahkan, pasarnya dua kali lebih besar dibanding e-commerce Business to Costumer (B2C). Mbiz juga mencatat, kemampuan transaksi dari tujuh klien terbesar Mbiz bisa mencapai Rp 27 triliun.

Pada kesempatan tersebut, Head of Procurement Service Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) Ika Mardiah juga menyampaikan bahwa layanan e-procurement bisa mengurangi korupsi pengadaan barang dan jasa di suatu perusahaan. Berdasarkan kajian Laboratorium Ilmu Ekonomi UGM, jumlah terpidana korupsi di sektor swasta mencapai 670 orang atau 26,3% dari total sepanjang 2001-2015.

"Korupsi procurement paling banyak di sektor konstruksi karena lebih kompleks dan prosesnya dilakukan dengan cara tender," kata Ika. Oleh karena itu, layanan e-procurement seperti yang disediakan Mbiz menjadi solusi yang sangat baik untuk mengurangi korupsi.

(Baca: McKinsey: Pasar E-commerce RI Melonjak Jadi Rp 910 Triliun pada 2022)