Kominfo Minta Tambahan Anggaran Rp 20 Triliun, Salah Satunya untuk 5G
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) meminta penambahan pagu anggaran 2022 Rp 20,3 triliun. Ini untuk kebutuhan transformasi digital, termasuk penataan spektrum jaringan internet generasi kelima alias 5G.
Sebelumnya, Kominfo mendapatkan alokasi pagu indikatif Rp 21,75 triliun untuk tahun anggaran 2022. Ini mengacu pada surat bersama pagu indikatif kementerian dan lembaga (K/L) dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Namun kementerian menilai kebutuhan anggaran untuk tahun depan Rp 42 triliun. Perhitungan ini merupakan hasil konsolidasi lintas unit di Kominfo.
Itu artinya ada kekurangan Rp 20,3 triliun. “Perlu dicari jalan keluar untuk kebutuhan anggaran ini,” kata Menteri Kominfo Johnny G Plate saat Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi I DPR, Senin (7/6).
Selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kementerian menyusun strategi untuk mencari sumber pendanaan lain seperti Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). "Kami mohon dukungan DPR agar pendanaan bisa berjalan lancar dan menjalankan agenda pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Johnny menjelaskan bahwa total anggaran Rp 42 triliun akan digunakan untuk lima program prioritas digitalisasi 2021-2022. Pertama, meningkatkan infrastruktur TIK.
Kedua, pemanfaatan TIK. Ketiga, program penataan pengelolaan pos dan informatika. Keempat, program komunikasi publik. Terakhir, tata kelola kebijakan dan regulasi.
Pada program peningkatan infrastruktur, Kominfo berencana menggunakan anggaran untuk mengatur spektrum 5G dan menambah frekuensi 1.000 MHz pada tahun depan. “Maka, 75% instansi dan lembaga daerah terlayani oleh 5G," kata Johnny.
Kominfo juga berfokus menyediakan sinyal 4G di seluruh daerah. Saat ini, ada 12.458 desa dan kelurahan yang belum mendapatkan akses 4G. Sebanyak 9.113 di antaranya di daerah terdepan, terluar, tertinggal (3T), yang menjadi tanggung jawab Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo.
Selama 2019 hingga 2020, BAKTI meningkatkan kemampuan untuk menangkap sinyal 4G dan membangun 1.209 menara base transmission station (BTS). Sebanyak 7.904 akan dikerjakan pada periode 2021-2022.
Sebanyak 65% atau 5.204 menara BTS akan dibangun di Papua dan Papua Barat.
Selain itu, mengusulkan pembangunan kabel 12.083 kilometer yang terdiri atas 8.203 km darat dan 3.880 km laut. Ini bakal dilakukan pada 2021 hinga 2023.
“Nilai total capital expenditure sekitar Rp 8,6 triliun dengan kebutuhan anggaran Rp 3,5 triliun pada 2022 dan Rp 5,1 triliun di 2023," kata Johnny.
Kementerian juga berencana menambah kapasitas satelit sembilan gigabite per detik tahun ini, dari total 21 gigabite per detik. Tahun depan, ditambah lagi tujuh gigabite per detik.
“Pada 2024 kapasitas satelit mencapai 117 gigabite per detik," kata Johnny.
Ia juga menyampaikan, kementerian mendapatkan pagu Rp 16,96 triliun tahun ini. Sedangkan pagu indikatif pada 2023 Rp 21,76 triliun. "Dengan demikian, ada kenaikan Rp 4,8 triliun atau 28,3% apabila dibandingkan periode sebelumnya," ujarnya.
Namun, ia tidak memerinci anggaran saat rapat kerja yang terbuka untuk publik tersebut. Ini karena pendalaman terkait dengan masalah itu akan berlangsung dalam pertemuan tertutup bersama anggota Komisi I DPR.