Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan menghadirkan fitur pada aplikasi PeduliLindungi di Gojek, Tokopedia hingga Grab bulan depan. Namun ahli IT atau informasi dan teknologi menyoroti data kependudukan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Spesialis Keamanan Teknologi Vaksincom Alfons Tanujaya menilai, integrasi platform tersebut merupakan hal yang positif. “Patut diapresiasi,” kata dia kepada Katadata.co.id, Selasa (28/9).
Namun, menurutnya ada masalah mendasar yang belum dapat diatasi oleh PeduliLindungi yaitu tetap menggunakan data kependudukan. Padahal, data seperti KTP ini sudah bocor.
“Jadi nanti informasi data pengguna PeduliLindungi yang mengakses layanan misalnya, masuk mal, naik kereta atau layanan lain, tidak dapat diandalkan untuk menjadi suatu patokan decision making,” ujar dia.
Hal ini menunjukkan kelemahan dari basis data (database) yang dimiliki PeduliLindungi, karena tidak ada jaminan bahwa yang melakukan check-in di lokasi publik merupakan pemilik KTP yang bersangkutan.
“Sebagai gambaran, hanya dengan Nomor Induk Kependidikan (NIK) dan nama lengkap, siapa pun dapat mengakses basis data PeduliLindungi terlepas dari apakah dia orang yang bersangkutan atau tidak,” ujarnya.
Dalam dunia informasi dan teknologi, kondisi seperti itu dikenal dengan istilah gigo garbage input garbage out put. “Dengan kata lain, data yang dimiliki oleh PeduliLindungi tidak andal karena tak ada kepastian bahwa pengguna basis data adalah pemilik data,” katanya.
Sebelumnya, kartu vaksin corona Presiden Joko Widodo (Jokowi) bocor dan beredar di media sosial. Ia menilai, itu bukan karena kebocoran data aplikasi PeduliLindungi melainkan ada yang memiliki data NIK Jokowi.
Kondisi seperti itu dikhawatirkan terulang lagi, jika aplikasi PeduliLindungi tetap menggunakan data kependudukan.
Meski begitu, secara umum, ia mendukung integrasi fitur pada PeduliLindungi dengan Gojek, Tokopedia, Grab, Traveloka, Dana, Cinema XXI, LinkAja, Tiket.com, dan JAKI. Namun, “jika dikonversikan secara aman dengan data kependudukan yang dimiliki oleh PeduliLindungi, ini bisa menjadi kekuatan yang saling melengkapi,” kata dia.
Ia pun heran Kemenkes tidak mengonversi data kependudukan itu dengan aplikasi Gojek hingga Tokopedia. “Kalau berdalih bawah ini dokumen Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), mengapa tidak koordinasi untuk hal yang penting ini,” ujarnya.
Sebelumnya, Chief Digital Transformation Office Kemenkes Setiaji menyampaikan, integrasi fitur pada PeduliLindungi dengan Gojek hingga Grab bertujuan mempermudah masyarakat.
“Itu akan diluncurkan Oktober. Ada proses sehingga kami memerlukan beberapa model untuk bisa diakses setiap orang,” kata Setiaji dalam keterangan tertulis, Senin (27/9).
Kemenkes mencatat, PeduliLindungi diakses hampir sembilan juta orang. Aplikasi ini sudah diunduh 48 juta kali. Selain itu, rata-rata digunakan 55 juta kali per bulan.
Pemerintah menggunakan PeduliLindungi untuk memindai status Covid-19 pengunjung area publik. Sejauh ini, ada 5.241 orang positif virus corona atau melakukan kontak erat, yang mengunjungi area publik.