Kesenjangan Digital Jadi Fokus Pembahasan Kelompok Kerja DEWG G20

Kesenjangan digital menjadi fokus pembahasan Kelompok Kerja Ekonomi Digital atau Digital Economic Working Group (DEWG), dalam presidensi G20 Indonesia 2022. 

Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika (Sekjen Kominfo) dan juga Chair Digital Econimic Working Group (DEWG), Mira Tayyiba, menjelaskan kesenjangan digital global akan terus melebar dihantam gelombang disrupsi teknologi.

Karena itulah, kesenjangan digital perlu segera dicarikan solusinya.

“Kesenjangan itu, yang akan kita address karena bila pemerintah, melalui Kominfo dan melalui Digital Economic Working Group secara global tidak meng-address isu itu, maka kesenjangan akan semakin lebar,” tutur Mira, dalam Webinar Sofatalk: Konektifitas Digital dan Pemulihan Pascapandemi Covid-19, Jumat (11/2).

Mira menjelaskan, kesenjangan digital itu tidak hanya terkait dengan keadaan infrastruktur, melainkan juga layanan digital yang inklusif untuk kelompok rentan misalnya anak-anak.

Anak-anak, terutama usia sekolah, sudah harus bersinggungan dengan teknologi digital untuk menunjang pelaksanaan kegiatan belajar mereka pada saat pandemi.

“Mereka (anak-anak) sudah memiliki atau sudah ditugaskan sekolahnya untuk melakukan pencarian atau browsing, tetapi ternyata konten yang tersedia tidak seluruhnya aman,” katanya.

Isu keamanan ruang digital (online safety) dinilai masih terkait penggunaan teknologi digital oleh kalangan rentan yang dinilai masih harus ditingkatkan seiring bertambahnya anak-anak pengguna gawai ponsel pintar.

 Namun, digitalisasi juga banyak membantu banyak pihak, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Dengan migrasi ke platform digital, katanya, sudah banyak UMKM yang bisa bisa tumbuh dan berkembang di era pandemi.

“Jadi, pemanfaatan teknologi digital itu sangat beragam dan harus dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak. Itu baru dari sisi pemanfaatan,” tuturnya.

Sedangkan dari sisi penyediaannya,hingga kini masih ada bisnis yang modelnya bersifat konvensional, sehingga mereka mendapat tantangan bagaimana mengelola disrupsi dari teknologi digital.

“Sekarang sudah banyak perusahaan berbasis digital misalnya over-the-top, bagaimana kita menciptakan fair playing field (zona bermain yang adil) antara pemain konvensional dengan pemain berbasis digital,” tuturnya.

 Kepala Departemen Hubungan Internasional (HI) Universitas Padjajaran Arfin Sudirman menambahkan, kesenjangan digital telah menjadi fenomena di seluruh dunia.

Untuk mengatasi hal tersebut dibutuhkan upaya bersama negara-negara ekonomi besar dunia.

Arfin mengusulkan agar pemerintah membuat konsep tanggungjawab digital (digital responsibility) supaya tidak ada kelompok yang tertinggal (nobody left behind) dalam berbagai aspek, termasuk umur dan gender.

“Kita melihat bahwa ada disparitas atau kesenjangan tidak hanya dari aspek kepemilikan gadget, tetapi gender dan umur berpengaruh. Indonesia membawa ke forum G20 agar tidak ada masyarakat yang tertinggal literasi digitalnya,” tuturnya.