Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Intelijen Negara (BIN) membentuk tim darurat untuk mencari peretas (hacker) Bjorka.
Apa bedanya dengan tim darurat tersebut dengan tim respons Indonesia Security Incident Response Team on Internet atau id-SIRTII/CC milik Kominfo dan BSSN?
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian menjelaskan, tugas dari tim darurat tersebut tidak jauh dari tugas id-SIRTII/CC.
"(Tugasnya) jadi mencegah dan proteksi jika terjadi," kata Hinsa dalam konferensi pers di Kantor BSSN, Depok, Selasa (13/9).
Dengan adanya tim darurat ini, Hinsa mengatakan akan membantu secara efisien dan cepat. Hinsa menjelaskan tujuan utama pembentukkan tim darurat ini adalah untuk meyakinkan bahwa sistem elektronik yang ada di masing-masing kementerian atau lembaga berjalan dengan baik.
"Berjalan tentunya tidak ada gangguan, karena serangan siber itu antara lain bisa mencuri data, bisa juga melumpuhkan sistem. Kalau BSSN sebut ITSA (Information Technology Security Assessment)," jelasnya.
Tim darurat melakukan pemeriksaan terhadap semua sistem elektronik yang ada di lembaga. Bila melihat ada celah kerentanan, Hinsa mengatakan, BSSN akan menyampaikan kepada lembaga terkait.
"Jika terjadi serangan, tim ini juga harus mampu mengatasi," kata Hinsa. Hinsa berharap sistem keamanan nasional yang tergabung dalam Satgas atau emergency respons akan lebih efektif dan efisien.
Menurut dia, harus ada kesadaran seluruh penyelenggara sistem elektronik untuk mau mengevaluasi dan meningkatkan keamanannya.
Menurut Hinsa, Jokowi berharap agar semua instansi pemerintahan memperhatikan dan meningkatkan keamanannya masing-masing. "Karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebenarnya masih ada yang menjadi tanggung jawab PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) itu sendiri seperti itu," katanya.